Network
JURNAL MEDAN - Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto mengapresiasi konsep Smart Policing Polri saat ini yang dipadukan dengan konsep Presisi yang digaungkan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Menyambut HUT Bhayangkara ke 76 pada Jumat 1 Juli 2022, Bambang Suranto menilai konsep smart policing yang dijalankan dengan Presisi telah memperlihatkan bukti-bukti serta hasil yang sangat memuaskan terhadap pelayanan masyarakat.
Meskipun belum sempurna, konsep smart policing dan Presisi harus terus dikembangkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat.
Baca Juga: 15 Ucapan HUT Bhayangkara ke 76, Bagikan di Media Sosial pada 1 Juli 2022
"Saya melihat smart policing ini sangat tepat dan sudah bagus terlebih dipadukan dengan konsep Presisi Polri yang diterapkan oleh Kapolri," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima Jurnal Medan, Kamis, 30 Juni 2022.
Menurut Bambang, smart policing merupakan model peran dan tugas kepolisian yang tepat untuk masa sekarang ini.
Kepolisian, kata dia, berada di era kekinian, banyak kejahatan ataupun kriminalitas memanfaatkan teknologi yang terkoneksi, tanpa batasan, maka konsep ini mampu mengatasi berbagai masalah-masalah konvensional.
Masalah-masalah siber atau virtual di era digital hingga masalah forensik.
Baca Juga: Sejarah dan Arti Hari Bhayangkara yang Diperingati Tanggal 1 Juli Setiap Tahun
Sejalan dengan hal tersebut, Bambang juga menjelaskan, model smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada birokrasi maupun pada masyarakat.
Pelayanan-pelayanan kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus, maupun kontijensi.
Sementara Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi patokan bagi kepolisian untuk menjalankan smart policing.
Slogan Presisi merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi serta Berkeadilan.
Baca Juga: Link Download Logo HUT Bhayangkara ke 76 Tahun 2022 Lengkap dengan Kumpulan Ucapan
"Kita akui biarpun konsep ini sudah diterapkan namun masih ada pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi jumlahnya semakin minim dengan adanya penerapan dan keterlibatan teknologi," ujarnya.
Bambang mencontohkan bagaimana kepolisian RI saat ini terus mengembangkan teknologi untuk melayani masyarakat.
Misalnya keberadaan CCTV dimana-mana dan pelayanan Polri berbasis elektronik namun di dalamnya faktor SDM juga dituntut mampu beradaptasi.
Semua itu dipadukan dengan kecepatan reaksi anggota di lapangan seperti mengurangi hingga memprediksi tindak kejahatan dan kriminal.
Baca Juga: 15 Quote Pilihan Hari Bhayangkara ke 76, Penuh Doa dan Harapan Untuk Polisi Indonesia
Kemudian selama pandemi Covid, aspek teknologi menjadi salah ruang kehidupan yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat, hidup di era smartphone.
"Polri memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pengawasan. Sekarang itu terbuka semua, di medsos, di WhatsApp, semua informasi tersebar. Masyarakat bisa memanfaatkan itu semua," ucapnya.
Secara keseluruhan Bambang menilai Polri sudah lebih baik dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
Namun ICPW juga tidak memungkiri jika memang masih ada ditemukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.
Baca Juga: CATAT! Ini Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Juli 2022, Ada 2 Tanggal Merah Loh!
Pelanggaran, kata dia, masih terjadi di tingkat bawah dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.
"Belum sempurna memang. Ini juga yang harus terus dibenahi oleh internal Polri dalam aspek transformasi pengawasan," kata Bambang.
Untuk tugas dan fungsi Polri dalam pengamanan kegiatan masyarakat, penegakan hukum, intelijen keamanan, kebinmasan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat sudah terpenuhi.
"Secara umum itu sudah terpenuhi," ujarnya.
Di sektor ekonomi Polri diharapkan mampu menciptakan kondusivitas dalam investasi hingga menjaga proses pembangunan.
Bambang mengatakan keterlibatan Polri disini adalah memastikan negara aman dari beragam macam konflik dan segala sentimen negatif yang terkait keamanan dan hukum.
"Kewajiban Polri mengawal dan memastikan investasi baik dari PMDN maupun PMA seluruhnya bisa berjalan baik," jelasnya.
Di era globalisasi dan digitalisasi, dimana perkembangan teknologi yang begitu pesat, ICPW berharap Polri mampu mendeteksi gejala atau fenomena arus globalisasi.
Polri, kata dia, harus menentukan strategi yang tepat dalam mengantisipasi dampak buruk globalisasi hingga, misalnya, pengamanan Pemilu.
Baca Juga: Polri Diminta Evaluasi Pembinaan Internal, ICPW: Kalau Perlu 6 Bulan Sekali Anggota Dibina
"Tugas-tugas Polri harus dilakukan secara lebih inovatif melalui penerapan teknologi dan berbasis bukti, untuk mewujudkan smart policing," kata dia.
Menutup keterangannya, Bambang mengingatkan Polri bahwa kemajuan teknologi telah menjadikan dunia lebih transparan, lebih terbuka, dan tidak ada yang bisa ditutupi.
Informasi tersebar dengan cepat dalam hitungan detik. Smart policing pada Polri yang dibangun dengan Presisi diharapkan menciptakan sosok yang profesional.
"Polisi yang cerdas, berintegritas, serta modern yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan," pungkasnya. ***
