JURNAL MEDAN - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan solusi kepada Pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dalam lampiran surat PB HMI dengan nomor 606/A/SEK/01/1444 yang ditandatangai Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama dan Sekjen Sekjend M Ichya Halimuddin setidaknya ada lima poin solusi yang ditawarkan kepada pemerintah.
Poin pertama, PB HMI meminta pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat.
Baca Juga: Daftar 20 Pemain PSMS Medan yang Diboyong Lawan PSKC Cimahi di Laga Perdana Liga 2 2022/2023
Dengan demikian, kata PB HMI penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
Poin kedua, PB HMI mengusulkan pemerintah agar membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logisti.
"Pembatasan bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan," demikian isi surat tersebut.
Selanjutnya, pada poin ketiga PB HMI menyarankan pemerintah agar mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi dan listrik.
Kemudian pada poin 4, PB HMI memberikan solusi kepada pemerintah agar melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.