Baca Juga: Intip, Total Harta Kekayaan Teddy Minahasa, Jendral yang Saat Ini Menjabat Kapolda Jatim
Saat ini, kata dia, banyak pejabat di Kemenhub tidak loyal dan tidak taat pada komitmen, baik dari para pimpinan, khususnya Menteri Perhubungan.
Oknum pejabat Kemenhub yang bertabiat buruk menggunakan kewenangan dan pengaruh sehingga menyebabkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Banyak mengatur proyek bahkan mengancam pimpinan yang berada di level lebih rendah," kata Carlos Yulius saat ditemui di lokasi demo.
Almadea juga memberikan perhatian khusus terhadap Kemenhub dan hubungannya dengan perusahaan atau pengusaha (swasta) yang terlibat dalam permainan proyek.
Yulius menyebut ada oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti ikut merekayasa dan mengatur pemenang proyek pembangunan Stasiun Kereta Api hingga mengatur pemenang pengadaan Bus Rapid Transit di Kemenhub.
Kemudian ada jejaring oknum pejabat Kemenhub yang kerap mengatasnamakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub.
Ada juga pengaturan dalam menentukan proyek Bandara se-Indonesia dengan modus mengancam para pejabat Kepala Bandara dan mengganti dengan orang-orang pilihannya dengan mengatasnamakan Sekjen Kemenhub.
"Keberadaan mafia proyek swasta dan jejaringnya di lingkungan Kemenhub harus segera diberantas," ujar Yulius.***