Network
JURNAL MEDAN - Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi penurunan kinerja pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin di bidang penegakan hukum terus merosot.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, penegakan hukum era Jokowi terus menurun sejak memasuki tahun 2022.
Pada bulan Januari 2022, penegakan hukum era Jokowi berada di angka 65,9 persen. Setelah itu terus menurun di angka 57,5 (Juni 2022) dan 51,5 persen di bulan Oktober 2022.
Baca Juga: Lirik dan chord gitar lagu dangdut koplo terbaru Aku Lelah Dengan Semua Ini - Putri Sagita
"Alarm kesekian yang mesti menyadarkan pemerintah," kata Mardani Ali Sera melalui akun Twitter-nya, Senin, 24 Oktober 2022.
Menurut dia, di balik angka-angka tersebut ada berbagai persoalan yang laten dan struktural.
Mardani menilai Institusi yang terlibat harus bersikap rendah hati untuk mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan.
"Ke depan jika tidak ada perubahan, isu penegakan hukum akan terus menjadi batu sandungan bagi kerja-kerja pemerintah," ujar Ketua DPP PKS tersebut.
Baca Juga: Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, Jumlah yang Meninggal Dunia 135 Orang
Survei terbaru dari Litbang Kompas yang dirilis Senin 24 Oktober 2022 salah satunya menyatakan kepuasan publik terhadap penegakan hukum mengalami penurunan tajam.
Sementara pemerintahan Preside Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memasuki tiga tahun memerintah Indonesia.
Survei digelar 24 September hingga 7 Oktober melalui wawancara 1.200 responden, dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.
Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana dengan potensi kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Baca Juga: Link live streaming gerhana matahari parsial 25 oktober 2022, apakah terlihat di Indonesia?
Penegakan hukum era Jokowi - Ma'ruf dalam angka:
Oktober 2019: 49.1 %
Agustus 2020: 62,5 %
Januari 2021: 63,4 %
April 2021: 65,6 %
Oktober 2021: 60,6 %
Januari 2022: 65,9 %
Juni 2022: 57,5 %
Oktober 2022: 51,5 %
Penuntasan kasus hukum
- April 2021: 70,9 %
- Januari 2022: 71,5 %
- Oktober 2022: 54,8 %
Perlakuan hukum terhadap warga
- Oktober 2019: 52,5 %
- Oktober 2022: 45,3 %
Baca Juga: SINOPSIS Serial Naagin 3 ANTV Episode 1: Kisah Sepasang Kekasih Siluman Ular dan Balas Dendam
Pemberantasan KKN
- Oktober 2019: 50,6 %
- Oktober 2022: 42,9 %
Penuntasan kasus kekerasan oleh aparat/HAM
- Oktober 2019: 48,4 %
- Oktober 2022: 45,8 %
Pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum
- Oktober 2019: 44,6 %
- April 2021: 50,9 %
- Januari 2022: 50,8 %
- Oktober 2022: 33,1 %
***
