Network
JURNAL MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mendapat kucuran dana hibah Rp 206 miliar untuk Pilkada 2024 dari Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan dana hibah itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Munandar Nugraha pun meminta media massa memantau penggunaan dan penyaluran dana hibah tersebut agar tak melenceng.
"Saya minta tolong media bisa memantau kita untuk penggunaan dana hibah supaya tidak melenceng," kata Munandar Nugraha usai bertemu dengan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022.
Bawaslu DKI, kata dia, memang perlu berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi Pemilu 2024 dan Pilkada DKI 2024.
"Intinya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kita sinergi karena tahapan pemilu sudah berjalan," ujar Nugraha.
Sedangkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan siap bersinergi dengan Bawaslu DKI dalam pengawasan Pilkada DKI 2024.
Munandar mengatakan bahwa Heru Budi menyambut baik kedatangannya untuk berkomitmen dan saling bersinergi.
"Alhamdulilah, Pak Gubernur sudah menyatakan berkomitmen untuk kita saling bersinergi dan akan mengoptimalkan semua fasilitasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada," jelasnya.
Salah satu sinergi yang telah dilakukan, diantaranya adalah pelantikan pengawas kecamatan (panwascam) serentak sekaligus menyediakan fasilitas.
"Kemarin baru pelantikan pengawas kecamatan serentak. Kita butuh ruangan untuk sekretariat panwascam dan tadi sudah kita bahas," ujar dia.
Baca Juga: Fitur Sidalih Diperbaharui, KPU Tingkatkan Layanan Pendataan Pemilih Untuk Pemilu 2024
Saat ini, kata Nugroho, seluruh 44 kecamatan se-DKI sudah difasilitasi tempat untuk panwascam.
Selain itu, Bawaslu memang juga membutuhkan tim kesekretariatan di pengawas kecamatan.
Prinsipnya, semua yang dibutuhkan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nanti terpenuhi secara administratif.
"Kemudian, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah itu sudah kita bicarakan dan Pak Gubernur sangat welcome dan Insya Allah itu semua dioptimalkan," kata dia.
Baca Juga: Pengamat: Koalisi Pendukung Anies Baswedan Kesulitan Mencari Cawapres Karena Elektabilitas Minim
Keberadaan panwascam, diperlukan untuk seluruh kecamatan di DKI.
Menurut Nugroho, kalau panwascam terdapat di semua kecamatan di DKI, maka tersedia ruang untuk panwascam.***
