Network
JURNAL MEDAN - Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan menyebut sejumlah isu bakal mewarnai Pemilu 2024.
Polri, kata dia, merujuk kepada Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) 2022 yang telah dirilis dan indeks ini akan terus dikembangkan.
IPKP yang diterbitkan setiap tahun akan digunakan sebagai acuan membuat kebijakan keamanan dan juga dijadikan sarana pendeteksi kerawanan pemilu.
"Jadi kita fokus pada gangguan Kamtibmas menjelang penyelenggaraan pemilu, saat penyelenggaraan, dan pasca," ujar Brigjen Pol Yuda Gustawan dalam webinar IKP yang digelar Kemendagri, Selasa, 27 Desember 2022.
Adapun beberapa isu-isu aktual yang jadi atensi kepolisian dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 diantaranya:
• bencana alam
• politik identitas
• isu terorisme
• isu Papua
• resesi ekonomi
• PHK dan pengangguran
• UU Cipta Kerja
- isu pandemi
Yuda mengatakan salah satu isu menjadi fokus Polri dari awal tahapan hingga akhir Pemilu 2024 adalah politik identitas.
Baca Juga: BSSN Bentuk Tim Operasional Khusus Pelaksanaan Pemilu 2024
Residu dari politik identitas Pemilu 2019 masih terasa dan berpotensi memecah belah masyarakat dengan dampak buruk yang jauh lebih besar jika tidak diantisipasi.
"Ada polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antar golongan dan lain-lain. Itu pasti akan dijadikan isu paling seksi digunakan parpol maupun Capres Cawapres untuk menarik simpati pemilih," jelasnya.
Yuda juga mengingatkan efek domino politik identitas yang nantinya akan menimbulkan banyak gangguan keamanan, baik menjelang, saat pelaksanaan, dan pelantikan hasil pemilu dan pilkada.
Isu terorisme juga akan muncul di Pemilu 2024 menyusul kejadian terakhir bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, 7 Desember 2022.
Menurut Yuda, hasil deteksi Densus 88 menyatakan masih ada potensi ancaman terorisme.
Beberapa kelompok teror, kata dia, masih punya ideologi yang menyatakan bahwa politik dan demokrasi Indonesia hukumnya haram bagi mereka.
"Itu otomatis juga jadi ancaman ke depan pada saat penyelenggaraan pemilu," ujar Yuda.
Selanjutnya isu Papua. Badan Intelejen Negara (BIN) juga sudah menyampaikan beberapa prediksi terkait Papua pasca penetapan daerah otonomi baru (DOB).
Pola keamanan di Papua nantinya juga akan berbeda dengan wilayah yang sudah settle atau menetap.
Baca Juga: Antisipasi Golput Lebih Dini, KPU Analisis Perilaku Pemilih di Pemilu 2024
"Ada 4 provinsi baru (di Papua) terkait kesiapan kantor KPU, lokasi, TPS dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada kerawanan pemilu ke depan," ujarnya.
Terakhir, kesiapan Polri dalam mengamankan Pemilu 2024 akan dilakukan dengan menggelar operasi Mantap Brata.
Sementara operasi Mantap Praja untuk pengamanan Pilkada serentak 2024.
Menurut IPKP 2022, daerah-daerah yang termasuk sangat rawan adalah Papua Barat dan Papua, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.
"Ini semua kita laksanakan mulai tahun 2022 sudah jalan sampai 2024," pungkasnya.***
