Amplop Mengancam, Jusuf Kalla Sebut Sistem Pemilu Harus Kembali Kepada yang Baik

- 10 Januari 2023, 17:04 WIB
Ilustrasi amplop alias politik uang di dalam pemilu
Ilustrasi amplop alias politik uang di dalam pemilu /Himawan Sutanto/Kabar Banten

Jika sistem pemilu tertutup, maka yang menentukan nomor urut, baik nomor 1, nomor 2, atau nomor terakhir, adalah partai politik.

"Kalau dulu itu sering dikatakan itu nomor kopiah dan nomor sepatu," ujarnya.

Sebaliknya sistem proporsional terbuka, maka yang menentukan sesorang lolos menjadi anggota dewan adalah pemilih.

Sistem terbuka, menurut JK, juga membuat para calon ikut berkampanye. Sedangkan sistem tertutup hanya partai yang berkampanye.

Baca Juga: Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Utama Pemerintah Dalam Pengendalian Inflasi

"Jika tertutup, maka calon tidak ikut turun. Misalnya calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," kata dia.

JK juga menanggapi soal biaya para calon untuk berpolitik yang terkadang membutuhkan biaya sangat besar.

Menurut dia, biaya tersebut tentu saja ada, tapi jika calon tersebut mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, maka calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit.

"Apalagi di sistem Dapil kan. Jika orang itu mengabdi didapilnya jauh-jauh hari sebelumnya, maka dia tidak perlu uang banyak," ujar JK yang juga Ketua PMI tersebut.

Baca Juga: Profil Biodata Venna Melinda, Aktris yang Laporkan sang Suami ‘Ferry Irawan’ Kasus KDRT

Halaman:

Editor: Arif Rahman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah