Network
JURNAL MEDAN - Mendagri Tito Karnavian meminta jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengawal pembangunan di daerah perbatasan.
Dirinya meminta BNPP agar membuat konsep pembangunan di daerah perbatasan, terutama yang menjadi daerah prioritas.
BNPP juga perlu mengarahkan kementerian/lembaga terkait, yang menerima anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, agar penggunaannya tepat sasaran.
Baca Juga: Kemendagri Teken MoU dengan Unpad Perkuat Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
“Di pulau ini (membutuhkan) pembangunan, misalnya cold storage, atau membantu nelayan, dan lain-lain. Uangnya berarti di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) harus dialirkan ke sana (kebutuhan tersebut),” ujar Mendagri yang juga Kepala BNPP dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Ballrom Hotel Discovery Ancol, Kamis, 25 Mei 2023.
Mendagri mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan.
Jumlah anggaran itu beragam setiap tahunnya.
Pada 2020, kata dia, Bappenas menganggarkan kurang lebih Rp9,4 triliun, Rp8,9 triliun pada 2021, Rp10,5 triliun pada 2022, dan Rp7,7 triliun pada 2023. Anggaran tersebut disebar ke sekitar 27 kementerian/lembaga.
