Network
“Kami sudah melakukan banyak pendekatan kepada Bappenas untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun perbatasan, uangnya tidak perlu di BNPP, BNPP hanya lembaga koordinator,” ujar Mendagri.
Dia menekankan, jangan sampai anggaran yang sudah diberikan tersebut tidak digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan.
Karena itu, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dibutuhkan untuk menyamakan persepsi.
“Jadi koordinasi mulai dari perencanaan untuk sasaran mana dan uangnya berapa, kementerian/lembaga mana yang mengerjakan, dan kemudian juga berembuk dengan pemerintah daerah,” terang Mendagri.
Baca Juga: Pemilu 2024 Harus Sukses! Kemendagri: Pemilihan Umum Wujud Kesadaran Bela Negara
Koordinasi itu diharapkan dapat membuat anggaran betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah perbatasan.
“Untuk itulah Rapat Koordinasi (Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023) ini kami anggap menjadi sangat penting, dan di samping melakukan evaluasi yang sudah jalan apa yang kita lakukan di sisa tahun anggaran ini agar lebih fokus, sekaligus juga untuk perencanaan tahun depan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pengarah BNPP yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia.
Karena itu, pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga secara simultan dan terarah di bawah koordinasi BNPP.
Baca Juga: Dirjen Polpum Kemendagri Apresiasi Jambore Kewaspadaan Dini di Kota Medan
