Network
JURNAL MEDAN - Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Akhmad Toha mengatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government harus seiring dengan keamanan siber (cyber security) dalam mendukung keberhasilan digitalisasi di Indonesia.
Menurut dia, keamanan siber yang kuat akan membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, dengan mendayagunakan TIK yang terintegrasi secara efektif dan efisien.
"Keamanan siber [...] mewujudkan kesadaran dan pengetahuan tentang teknologi dan keamanan siber di lingkungan instansi pendidikan serta masyarakat umum," kata Akhmad Toha dalam Webinar Huawei TechDay 2021, Rabu 14 April 2021.
Baca Juga: Anggota Komisi X Sebut Nadiem Makarim Tak Kena Reshuffle, Malah Diberi Tanggung Jawab Tambahan
Huawei TechDay 2021 salah satunya fokus kepada literasi keamanan siber yang melibatkan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah naungan BSSN.
Direktur Poltek SSN Nunil Pantjawati mengatakan literasi tentang tata kelola SPBE, teknologi digital mutakhir sebagai infrastruktur fundamental, dan keamanan siber yang memperkuatnya, sangat penting bagi publik, khususnya di kalangan Pemerintahan.
"Pemahaman publik tentang pentingnya keamanan siber, termasuk menjaga keamanan SPBE, diharapkan juga akan terus meningkat. Dukungan alih pengetahuan dari pakar TIK terkemuka dunia Huawei berperan strategis dalam mewujudkan harapan ini," jelas Nunil.
Chief Compliance Officer Huawei Indonesia Li Jingcheng mengatakan pihaknya berkomitmen
mengembangkan kapasitas SDM Indonesia di bidang teknologi digital, termasuk meningkatan literasi keamanan siber.
Baca Juga: Gempa 5,6 Magnitudo Guncang Nias Barat, Getaran Terasa Hingga Sirombu
