JURNAL MEDAN - Ketua Gerakan Cinta Indonesia (Gercin) Hendrik Yance Udam meminta Presiden RI dapat secara langsung mengawal Dana Otsus yang turun ke Papua.
Dana Otsus, kata dia, telah mengalir ke Papua selama 20 tahun sejak pelaksanaan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Masalah Dana Otsus selama ini bukan kegagalan, tetapi bagaimana mengelola dana tersebut sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca Juga: Masih Banjir, Jenazah di Semarang Dibawa Menggunakan Perahu Ketika Hendak Dimakamkan
Baca Juga: Halo Warga Medan! Walikota Bobby Nasution Sediakan Waktu Untuk Mendengar Keluhan Masyarakat
"Kenapa masyarakat Papua ada yang teriak Otsus gagal, karena yang menikmati elit-elit politik di Papua, bukan masyarakat," kata Hendrik Yance Udam usai rapat koordinasi Gercin di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.
Hendrik menuturkan, sejak Dana Otsus hadir 20 tahun lalu di Papua, kebijakan ini telah menjadikan pejabat, bupati, gubernur adalah putra asli Papua.
Itu artinya masa depan Papua ditentukan oleh anak-anak Papua itu sendiri. Tidak ditentukan oleh orang lain.
Sementara Dana Otsus yang yang memiliki 4 skala prioritas (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan) tidak kelihatan karena dikelola oleh elit-elit Papua itu sendiri.
Baca Juga: Ketum HMI Badko Sumut Berharap Bobby Nasution Mampu Selesaikan Permasalahan Kota Medan
Baca Juga: Komandan Paspampres: Bobby Nasution Akan Tetap Dikawal Paspampres
"Oleh sebab itu, sebelum Otsus berikutnya diturunkan di Papua, kami minta kebijakannya dievaluasi. Anggaran yang turun ke Papua harus dievaluasi juga," ujar Hendrik.
Hendrik juga meminta Pemerintah tidak berwacana terkait penyalahgunaan data Otsus selama ini. Aparat penegak hukum harus bertindak karena yang digelontorkan adalah uang rakyat dan uang negara.
Menurut Hendrik, harus ada penindakan tegas untuk menjadi proses pembelajaran bagi elit-elit politik di Papua dan di Jakarta yang menyelewengkan data Otsus.
"Karena anggaran Otsus yang turun ke Papua itu cukup besar sehingga perlu dibentuk suatu badan khusus yang menangani dana Otsus. Badan khusus ini langsung di bawah presiden. Sehingga ada laporan triwulan yang melaporkan program Otsus itu," jelasnya.
Baca Juga: Penanganan Covid-19 Prioritas Utama Bobby Nasution Usai dilantik Sebagai Walikota Medan ***