JURNAL MEDAN - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut konsistensi sering menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Mardani untuk menyoroti kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Mardani mengatakan, larangan mudik bisa sukses asal pemerintah ketat dalam melakukan pengawasan.
"Kuncinya ketat dalam menjalankan pengecekan agar tujuan menghindari lonjakan kasus Covid-19 melalui larangan mudik tercapai. Karena konsistensi kerap jadi kelemahan pemerintah," tulis Mardani sebagaimana dikutip Jurnalmedan.com dari akun Twitter @MardaniAliSera, Minggu 11 April 2021.
Baca Juga: Menohok, Ferdinand ke Anies Baswedan: Dia Bicara seperti Oposisi yang Kritik Pemerintah
Mardani kemudian menyarankan pemerintah membuat petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan. Petujuk itu lalu disosialisasikan hingga akar rumput.
"Baiknya buat petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan sampai tingkat lingungan, hingga menyasar RW/RT," tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Institut Studi Transportasi (Instan) Darmaningtyas mengusulkan pemerintah mengkaji kembali larangan mudik lebaran 2021.
Baca Juga: Denwalsus, Pengawal Menhan yang Dipilih Prabowo Subianto Langsung
Darmaningtyas mengatakan, mudik lebaran bisa menjadi jalan tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Namun, mudik lebaran hanya diperkenankan menggunakan transportasi umum.
"Jalan tengah antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehatan adalah mudik dengan angkutan umum diizinkan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Darmaningtyas lewat akun Twitter @Darmaningtyas.
Selain itu, Darmaningtyas mengatakan, operator angkutan umum harus mencari solusi agar tidak rugi ketika beroperasi saat momentum libur lebaran 2021. Misalnya, kata dia, menaikan tarif angkutan umum.
"Tentu tarifnya boleh naik agar operator tidak rugi. Dengan angkutan umum (mobilitas masyarakat) jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan mobil pribadi cc @kemenhub151," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah melarang mudik lebaran 2021.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan larangan mudik dan curi bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 5-17 Mei.***