JURNAL MEDAN - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan prajurit ke desa.
KSAD diketahui meminta seluruh prajurit TNI AD hingga tingkat yang paling bawah Bintara Pembina Desa (Babinsa), untuk peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.
Sikap Jenderal Dudung menurut Habib Syakur dinilai sebagai bentuk antisipasi agar kelompok-kelompok radikal tidak membuat teror di tengah masyarakat, terlebih di tingkat desa.
"Sikap Jenderal Dudung Abdurachman seperti itu sangat diperlukan [...] Mengantisipasi jangan sampai ada provokasi-provokasi di tengah masyarakat, apalagi sampai berujung teror," kata Habib Syakur dalam keterangan yang diterima Jurnal Medan, Jumat 26 November 2021.
Habib Syakur memahami bahwa mengantisipasi penyebaran paham-paham radikalisme di pedesaan tidak mungkin dilakukan oleh TNI saja.
Menurutnya, diperlukan sinergitas TNI dan Polri dengan penguatan struktur Intelijen baik di Babinsa TNI maupun Bhabinkammas Polri.
"Jadi, dalam hal ini TNI dan Polri bersinergi mengembangkan struktur Intelijen untuk antisipasi sejak dini, supaya ada perhatian pengawasan melekat bagi kelompok-kelompok radikal itu. Supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menganggu ketentraman masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Cek BSU, Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji di Bawah Rp5 Juta Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif
"Kan udah banyak kelompok radikal itu menyusup ke masyarakat bermotif macam-macam. Jadi itu saya rasa itu sebagai kode pak Dudung sudah tahu sebenarnya keberadaan kelompok ekstrem kiri dan ekstrim kanan. Pak dudung ini hanya ingin jangan sampai terjadi adu domba di tengah masyarakat apalagi adu domba yang Bernuansa keagamaan. Diharapkan kelompok radikal tidak ada yg berani berulah," sambungnya.
Latar belakang Jenderal Dudung Abdurachman pernah sebagai Pangdam Jaya yang berhasil mengamankan DKI Jakarta dari gangguan kelompok-kelompok diduga radikal, menjadi bekal dalam memastikan keamanan NKRI terjaga dengan baik.
"Jenderal Dudung terbukti berprestasi mengamankan kota Jakarta dari gangguan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia itu damai, kelompok-kelompok yang ingin Jakarta itu panas membara. Jadi kita dukung sikap Jenderal Dudung Abdurachman mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan ditingkat Desa dengan penguatan Babinsa," jelasnya.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam salah satu wawancara dengan televisi swasta mengatakan, ingin mengerahkan Babinsa untuk mendeteksi mengenai perkembangan kelompok ekstremis.
Dia akan memberlakukan sistem seperti zaman Presiden Soeharto, yaitu Babinsa mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan terhadap kelompok tersebut. Langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Babinsa.
"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung.
Dudung meminta, jika prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.
Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas. Ia mengatakan, upaya ini merupakan bagian dari Tujuh Perintah KSAD.
"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut. ***