JURNAL MEDAN - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang diperingati setiap tahunnya tanggal 10 Desember 2021 selalu diisi dengan kasus HAM yang tak pernah tuntas.
Isu HAM selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf amin, belum bisa terselesaikan.
Ini membuat Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (Komnas HAM) mengevaluasi kinerja pemerintah.
Pemerintah Presiden Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin dalam menangani isu-isu terkait HAM terlalu stagnan dalam penegakannya.
Ahmad Taufan Damanik selaku ketua Komnas HAM dia berpendapat bahwa ada 6 isu strategis yang belum diselesaikan pemerintahan presiden Joko Widodo.
Isu yang pertama adalah soal pelanggaran HAM berat. Sementara itu, kasus-kasus HAM terdahulu memang belum selesai.
Hingga kini di dua periode era pemerintahan presiden Joko Widodo kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu banyak yang belum terselesaikan.
Taufan menyebutkan bahwa ada 12 berkas kasus yang disampaikan oleh Komnas HAM, sampai hari ini pun, belum ada kasus yang terselesaikan.
"Ada 12 berkas kasus yang belum terselesaikan sampai hari ini," ucapnya. saat konferensi pers melalui virtual, Kamis 9 Desember 2021.
Taufan mengatakan bahwa melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Mahfud MD pernah melakukan rekonsiliasi terhadap keluarga korban pelanggaran HAM berat, namun tidak mendapatkan hasil.
"Karena hal tersebut kami katakan ini bagian dari stagnasi," ujarnya.
Isu kedua adalah konflik HAM dalam permasalahan agraria. Menurut pengaduan yang diterima Komnas HAM, pelanggaran dalam konflik agraria tersebut paling tinggi.
Kasus tersebut ada di pulau besar di Indonesia seperti, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera Selatan.
Isu agraria sangat menarik perhatian karena pengaduan tersebut datang dari masyarakat, kelompok, individu.
Termasuk masyarakat adat yang komplain terhadap hak kesejahteraan serta perlakuan yang tidak adil.
"Tidak hanya kekerasan dari para aparat keamanan kepada masyarakat, tapi beberapa kejadian diantara masyarakat itupun terjadi kekerasan. Maupun sebaliknya kekerasan terhadap aparat," ujarnya.
Isu ketiga adalah toleransi, radikalisme dan ekstrimisme yang sering terjadi di berbagai wilayah.
Dari data Komnas HAM, tindakan tersebut terjadi saat pembangunan monumen, pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di kuningan, dan tempat ibadah.
"Ini memunculkan kasus tidak hanya praktek diskriminasi, tapi persekusi terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok minoritas," pungkasnya.
Kemudian Isu yang belum dapat terselesaikan adalah masalah keadilan, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, kekerasan terhadap Jurnalis, semakin maraknya kebebasan dan penanganan virus Covid-19.
Taufan mengatakan tidak baiknya perekonomian, ekonomi minus (walaupun masih lebih baik dari negara tetangga), semua itu tidak dihindari sehingga saat ini Indonesia mengalami krisis.
"Hal tersebut membuat kita banyak ter-PHK, banyak migrant workers dideportasi, ini akan menimbulkan permasalahan HAM, kemiskinan karena tidak ada pekerjaan dan sebagainya," ujar dia. ***