JURNAL MEDAN - Stakeholder Pemilu 2024 bersama Pemerintah berkomitmen menjaga keamanan data dan sistem elektronik seperti melalui Pentest.
Data pribadi seperti NIK dan KTP-el hingga sistem elektronik dan keamanan sistem informasi Pemilu 2024 menjadi fokus pemerintah.
Pasalnya, isu keamanan menjadi sangat krusial terhadap trust (kepercayaan) hasil dan proses Pemilu 2024.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan Pemilu 2024 memiliki tantangan besar karena berlangsung di tengah situasi global, penuh tantangan serta pemilihan yang bersifat kolosal.
"Secara khusus Pemilu ini kan berbasis dengan NIK, data pemilih dari Dukcapil yang diserahkan kepada KPU, maka kita minta juga dan bersepakat bersama-sama sistem elektronik yang ada di Dukcapil dan sistem elektronik yang ada di KPU secara khusus itu bisa dijaga dengan baik dari sisi cyber security," kata Johnny G Plate usai rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 di Kominfo, Jakarta, 18 Oktober 2022.
Pemerintah juga akan melakukan penetration test (Pentest) terhadap sistem elektronik Pemilu 2024 agar memiliki ketahanan.
"Termasuk melakukan penetration test untuk menguji kehandalan (sistem)-nya. Sehingga dia lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilu," kata Johnny G Plate.
Pentest adalah proses simulasi serangan ke sistem informasi perusahaan/lembaga/organisasi untuk mengeksploitasi celah/kerentanan yang dimiliki.
Pada aplikasi berbasis website, penetration testing digunakan untuk meningkatkan web application firewall (WAF).
Sementara simulasi penyerangan terhadap sistem elektronik dilakukan oleh tim ahli atau pakar sehingga mampu memperkuat sistem keamanannya.
Tujuannya agar sistem tidak memiliki celah untuk masuk dan merugikan perusahaan/organisasi/lembaga dari kerentanan sistem informasinya.
Adapun stakeholder Pemilu yang dilibatkan dalam rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 adalah penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Kemudian Kemendagri, Polri, BSSN, Kementerian PAN-RB hingga TNI dan BIN untuk mengambil langkah preventif sekaligus penanganan gelombang informasi di ruang siber.
Terkait arus informasi, pemerintah bersama stakeholder kepemiluan menyiapkan langkah memerangi hoaks dan isu SARA yang mengotori ruang siber selama tahapan Pemilu 2024.
Johnny G Plate mengatakan upaya mentekel isu SARA dan hoaks serta disinformasi dilakukan dengan kolaborasi.
"Yang pertama yang berkaitan dengan isu Sara, suku agama ras yang tone dan tendensiusnya negatif, yang mengakibatkan pembelahan masyarakat," kata Johnny G Plate usai rapat koordinasi di Kementerian Kominfo, Selasa, 18 Oktober 2022.
Terkait hoaks serta isu yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan adu domba, Plate mengatakan ruang siber sebagai sumber gelombang informasi membutuhkan kontra narasi.
"Isu-isu yang berisi adu domba yang mana butuh narasi dan counter narasi. Narasi dan counter narasi juga harus sejalan dengan UU, sehingga perlu ada suatu tim bahkan redaksi yang menyusun agar narasi yang disusun masyarakat, agar counter narasi yang disampaikan kepada masyarakat itu sejalan dengan aturan perundang-undangan," jelas Plate.***