JURNAL MEDAN - Bawaslu RI meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SiGapLapor) guna menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat.
SiGapLapor yang dikembangkan Bawaslu diharapkan jadi solusi yang mudah diakses oleh partai politik, pemantau pemilu, serta masyarakat dalam penanganan pelanggaran.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan SiGapLapor sebagai sarana penyampaian laporan secara cepat serta kemudahan akses informasi dan hasil.
SiGapLapor, kata dia, merupakan proses penanganan pelanggaran, digitalisasi dokumen penanganan pelanggaran, dan rekap data penanganan pelanggaran seluruh Indonesia.
"Jadi kita harus buat sistem penanganan yang lebih baik lagi daripada yang ada," kata Rahmat Bagja usai launching SiGapLapor di Ancol, Senin malam, 31 Oktober 2022.
Sebagai contoh, Bagja mengatakan catatan mengenai putusan pidana Pemilu 2019 jumlahnya masih simpang siur. Ada yang mengatakan 384 dan 382.
"Sampai sekarang kita tidak temukan yang exact-nya berapa. Jadi agak kebingungan di situ. Ini berapa sih sebenarnya. Ini yang perlu kita rumuskan bareng-bareng," jelas Bagja.
Baca Juga: Fitur Sidalih Diperbaharui, KPU Tingkatkan Layanan Pendataan Pemilih Untuk Pemilu 2024
SiGapLapor juga merupakan ajang kolaborasi sekaligus pertemuan data dan informasi antara kepolisian RI, Kejaksaan, dan Bawaslu untuk sistem informasi pidana pemilu.
"Inilah kami harapkan bisa diakses masyarakat," kata Bagja.
Guna menunjang kinerja, SiGapLapor tentu membutuhkan kesiapan, diantaranya pemenuhan perangkat teknologi di seluruh Bawaslu se- Indonesia.
Berikutnya kesiapan SDM sebagai operator SiGapLapor, dan petunjuk teknis penggunaan SiGapLapor serta dukungan sarana dan prasarana lainya.
Baca Juga: Bawaslu: Tren Politik Uang Tak Pernah Turun, Selalu Bergerak, Cara Melawannya Dengan Berkolaborasi
Jurnalmedan.com mencoba untuk mengecek platform SiGapLapor di PlayStore dan AppStore namun belum tersedia.
"(SiGapLapor) sudah bisa download, tetapi kan tentu ini launching pertama tentu akan kita lihat ada trouble atau tidak nantinya," kata Bagja.
Masyarakat bisa memantau proses perjalanan perkara pidana melalui SiGapLapor seperti sudah sampai mana, proses dan tahap klarifikasinya, sidang ke berapa dan lain-lain.
Dengan demikian, SiGapLapor bisa menggambarkan ke masyarakat terkait akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan perkara pidana maupun administrasi.
Baca Juga: KPU: Rantis Maung Bikinan Pindad Bisa Gantikan Gerobak Sapi Untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024
"Nah, itu yang perlu diberitahu ke masyarakat. Kemudian jika sampai putusan pengadilan, maka putusannya pun bisa diakses oleh masyarakat," kata Bagja.
Terkait mekanisme pelaporan di SiGapLapor sama saja dengan aturan sebelumnya seperti 7 hari semenjak diketahui oleh pelapor harus dilaporkan.
Hanya saja media pelaporan secara digital perlu diperhatikan karena pelaporan membutuhkan bukti-bukti yang nantinya diperkuat dengan hard copy.
Misalnya, bukti berupa foto dan video bisa diinput, tetapi lebih baik juga diantarkan karena ada potensi gangguan seperti tiba-tiba down saat mengirim.
"Itu banyak kejadian, cuman dikira kita tidak bekerja, laporannya tidak ada, cuman laporan tanpa alat bukti, tentu akan kita telusuri," pungkas Bagja.***