JURNAL MEDAN - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta agar mahasiswa yang jadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diberikan porsi lebih besar.
Dalam hal ini Hasyim Asy'ari meminta mahasiswa yang jadi KPPS diberikan pelatihan hingga diterbitkan surat keputusan (SK) dan mendapatkan sertifikat.
Selain itu, terkait program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Hasyim berharap SKS diberikan kepada mahasiswa yang jadi KPPS mendapat porsi lebih besar.
"Dari kami, untuk yang menjadi anggota KPPS tolong ada pelatihannya, kemudian diberikan SK dan sertifikat," kata Hasyim Asy'ari di acara MoU KPU dengan Universitas Bhayangkara di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Senin, 9 Januari 2023.
"Dan mohon nanti sekiranya ditugaskan jadi petugas KPPS, bobot SKS-nya jangan dikasih sedikit, dikasih yang banyak," ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu Hasyim kembali mengingatkan kembali tawaran KPU kepada kampus-kampus untuk menugaskan mahasiswa terlibat dalam Pemilu 2024.
KPU, kata dia, tidak bisa bekerja sendirian menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"Kalau misalnya KPPS itu anggotanya ada 7 (orang) nanti kita tugaskan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan suatu swap lah untuk teman-teman kampus, mahasiswa dari mana saja," kata dia.
Hasyim menuturkan bahwa penugasan mahasiswa sebagai KPPS berdasarkan domisili di KTP sehingga dapat bertugas di kampung halamannya masing-masing.
"Nanti dilaporkan kepada KPU kira-kira mahasiswa yang akan menjadi anggota KPPS untuk Pemilu maupun untuk Pilkada, siapa saja namanya, fakultasnya apa, kemudian kita pakai nomor induk kependudukan (NIK) sehingga nanti kita bisa tugaskan kira-kira di daerah mana," jelasnya.
Hasyim juga mengingatkan tugas KPPS sangat krusial. Meskipun durasi kerjanya singkat yakni sehari sebelum pencoblosan (H-1), hari pencoblosan (hari H), dan sehari pasca pencoblosan (H+1).
Jika dihitung berdasarkan tanggal pencoblosan, maka KPPS bertugas pada tanggal 13, 14, dan 15 Februari 2024.
Itu sebabnya KPU menginginkan agar bobot SKS mahasiswa yang jadi petugas KPPS harus besar karena bekerja di saat-saat krusial.
"Kalau dikasi bobot SKS besar, itu maknanya bahwa di TPS inilah ekspresi kedaulatan rakyat pertama kali diekspresikan dan tugas KPPS itu menjaga originalitas atau keaslian ekspresi pilihan rakyat," ujarnya.***