JURNAL MEDAN - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar memastikan tidak akan ada penundaan Pemilu selama ia menjabat.
Bahtiar sebenarnya menjawab pertanyaan banyak masyarakat, termasuk jurnalis, bahwa isu penundaan Pemilu tidak pernah ada dalam pikiran pemerintah.
Memang unik, inilah cara Bahtiar sebagai Dirjen Polpum Kemendagri memberikan kepastian kepada publik terkait isu penundaan atau pemilu ditunda marak akhir-akhir ini.
"Maka yang saya janjikan kepada kawan-kawan, selama Bahtiar masih Dirjen Polpum, tidak akan pernah ada penundaan Pemilu," ujar Bahtiar di acara IPDN Jatinangor via live streaming, Selasa, 14 Maret 2023.
Mantan Kapuspen Kemendagri itu menyatakan selama ia mengikuti berbagai rapat, termasuk di Kemenko Polhukam, Bahtiar menegaskan tidak pernah membahas penundaan Pemilu.
Namun ia mengakui ada orang-orang tertentu yang berpikir menunda Pemilu, tetapi secara institusi tidak pernah ada keinginan pemilu ditunda.
"Sampai hari ini tidak ada tuh pikiran-pikiran tunda pemilu tuh. Hanya orang-orang tertentu saja itu."
Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga Pangan dan Transportasi Jelang Ramadan
"Secara institusi, pemerintah, posisi pemerintah, tidak pernah berpikir, bahkan men-drafting sekalipun. Saya sebagai Dirjen Politik tidak pernah ada pikiran tunda-tunda pemilu itu," jelasnya.
Untuk lebih meyakinkan lagi, Bahtiar mengatakan jika ada pemikiran penundaan Pemilu atau pemilu ditunda, maka Dirjen Polpum memastikan akan melawan.
"Dan saya pastikan akan kita lawan. Saya sebagai Dirjen, siapa pun yang coba-coba melawan konstitusi [...] harus tegas untuk negara," ujarnya di hadapan alumni Jatinangor.
Bahtiar juga mengingatkan alumni Jatinangor tidak boleh sayang kepada jabatan. Pada titik tertentu, sikap terhadap negara harus tegas dan jelas.
"Jadi kita harus menghentikan pikiran-pikiran kotor terhadap jalannya sistem tata negara kita. Dia mau diskusi-diskusi (penundaan Pemilu) silahkan saja, tapi hukumnya kan kita yang bikin sebagai pembentuk undang-undang dengan DPR. Kita pastikan itu tidak akan pernah terjadi," jelas Bahtiar.***