Network
JURNAL MEDAN - Direktur Riset Indonesia Political Review (IPR) Sunardi Panjaitan mengatakan salah satu problem krusial yang harus diselesaikan Presiden Jokowi dalam masa jabatannya adalah komunikasi terkait kebijakan pemerintah.
Salah satu potret buruknya komunikasi kebijakan terlihat dalam polemik impor beras. Polemik ini membuat bingung masyarakat karena yang ribut kalangan atas, tetapi dampaknya sempai ke bawah dan melebar kemana-mana.
Adanya perbedaan narasi antara satu menteri dengan menteri yang lain memperlihatkan orang-orang di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin lebih mementingkan ego sektoral ketimbang menyelesaikan masalah bersama-sama.
"Ini problem klasik pemerintah sejak lama. Sayangnya tidak ada upaya serius untuk menanganinya. Sehingga yang terlihat ke publik adalah silang sengketa antar menteri," ujar Sunardi Panjaitan dalam diskusi 'Pengaruh Kebijakan Impor Terhadap Keamanan Pangan Indonesia' yang digelar HMI Universitas Al Azhar, Minggu 4 April 2021.
Polemik impor beras yang mengemuka ke publik baru-baru ini menunjukkan bahwa tidak ada kajian kebijakan yang dilakukan pemerintah sebelum sebuah isu dilempar ke publik.
Padahal, kata dia, sebuah kebijakan yang disampaikan ke publik seharusnya sudah disertai dengan argumentasi yang valid sehingga masyarakat percaya dan setuju dengan kebijakan tersebut.
"Itulah mengapa sebelum kebijakan publik diambil, itu harus diberi sejumlah pertimbangan hingga prediksi penerimaan khalayak terhadap kebijakan publik yang akan dikeluarkan," ujar Sunardi yang juga pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).
Baca Juga: Ketahui dalang Dibalik Kecelakaannya, Azra Labrak Fusun: Bocoran Sinopsi Hercai Senin 5 April 2021
Seperti diketahui, isu wacana impor beras membuat masing-masing Menteri dan lembaga bertahan dengan argumentasinya masing-masing. Bahkan cenderung terjadi saling serang antar menteri.
Menteri Perekonomian, ujar Sunardi, seharusnya sejak awal mengambil inisiatif untuk meredakan perdebatan antar menteri terjadi di ruang publik.
"Bisa dilakukan rapat koordinasi antar lembaga terkait. Di forum itulah pergulatan ide, gagasan, bahkan argumentasi berbasis kepentingan terjadi. Bukan diluar. Ini yang tidak terjadi dalam kasus impor beras," jelasnya.
Selain itu, keputusan Jokowi sebagai presiden untuk mengambil alih tanggung jawab dengan menyatakan tidak ada impor beras dalam tiga tahun terakhir juga menyisakan persoalan baru yakni integrasi data.
Menurut Sunardi, integrasi data dan validitas data masih menjadi persoalan besar di Tanah Air. Terlebih, data bisa menjadi informasi dan komoditas berharga untuk mengambil keputusan.
"Masalah lain di pemerintahan, yaitu soal integrasi data pemerintah. Data pangan kita itu enggak jelas dan berbeda-beda. Masalah data ini penting. Bahkan di Kepemiluan kita bermasalah juga soal data pemilih, misalnya."
Menurut Sunardi, dalam pendekatan komunikasi kebijakan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh komunikator. Salah satunya adalah soal integrasi data. Polemik sering muncul karena adanya interpretasi data yang berbeda. ***
