Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua seperti diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
Sukamta mengusulkan pemerintah membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," jelasnya.
Selain itu, pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Sukamta yakin bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
Baca Juga: Suporter di Indonesia yang Tak Pernah Dewasa: Kalah Ngamuk, Menang Rusuh
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," pungkasnya. ***