Network
JURNAL MEDAN - Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah terus bersuara mengenai polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK hingga upaya menyingkirkan orang-orang bersih di tubuh lembaga antikorupsi tersebut.
Terbaru Febri meminta pemerintah harus memaksimalkan fungsi humas untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik terlaksana dengan baik.
Yang paling ditakutkan Febri adalah jika humas pemerintah tak maksimal, maka peluang ini akan diambil oleh para buzzer yang siap mendengung, tapi tak menyelesaikan masalah.
Baca Juga: Lima Hal yang Kerap Dilakukan Masyarakat Indonesia Menjelang Lebaran
"Semoga fungsi humas pemerintah sebagai saluran akuntabilitas publik dapat dilaksanakan. Fungsi akuntabilitas publik. Bukan gincu. Dan jangan sampai isu yang berisiko terhadap kredibilitas instansi seperti ini 'dikuasai' oleh buzzer," demikian cuitan Febri di akun Twitter-nya, Jumat 7 Mei 2021.
Febri mencontohkan salah satu ujian bagi humas pemerintah adalah kemampuan berkomunikasi terkait keterbukaan dalam menjawab polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK.
Yang paling viral adalah pertanyaan ke pegawai perempuan di KPK yaitu 'apakah bersedia lepas jilbab?'.
"Belum tampak respon resmi yang memadai dalam beberapa hari ini. Bahkan pernyataan seperti saling lempar. Kredibilitas institusi jangan sampai runtuh karena kepentingan pihak yang ingin singkirkan sejumlah pegawai KPK," jelas Febri.
Baca Juga: Ini Penyebab Pria di Pekanbaru Tampar Imam Sedang Shalat Subuh
