Network
JURNAL MEDAN - Berikut ini adalah 20 contoh soal CPNS 2021 dengan tema Undang-Undang yang sering muncul dalam SKD (Seleksi Kemampuan Dasar) CPNS. Kumpulan soal ini masuk kedalam bagian dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Untuk bisa lolos menjadi PNS 2021, anda harus memenuhi passing grade TWK, TIU dan TKP yang ditetapkan oleh pemerintah.
Adapaun nilai passing grade TWK, TIU, dan TKP adalah Tes Karakter Pribadi (TKP) 143, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.
Berikut contoh soal CPNS 2021 dengan tema Undang-Undang yang menjadi bagian dari TWK:
1. Setelah konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang sementara ( UUDS), UUDS mulai berlaku pada tanggal....
A. 18 Agustus 1945
B. 27 Desember 1949
C. 5 Juli 1959
D. 15 Desember 1955
E. 17 Agustus 1950
Jawaban : E
2. Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah...
A. Menjalankan konstitusi
B. Membantu kinerja presiden
C. Membuat konstitusi
D. Mengawasi kinerja para menteri
E. Menjalankan fungsi DPR
Jawaban : C
3. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal itu terkandung dalam...
A. Batang tubuh pasal 29
B. Batang tubuh pasal 28
C. Batang tubuh pasal 30
D. Pembukaan UUD 1945
E. Batang tubuh pasal 281
Jawaban : D
4. Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan preisden dalam keadaan memaksa adalah....
A. Kepres
B. Perpu
C. 1- 9 November 2001
D. 7- 8 Agustus 2000
E. 14 – 21 Oktober 1999
Jawaban : B
5. Penyimpangan pertama terhadap undang-undang dasar 1945 adalah....
A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem perlementer
B. Sistem perlementer berubah menjadi sistem presidensial
C. Munculnya tritura
D. Lembaga – lembaga negara seperti MPR,DPR,DPA, dan BPK belum dibentuk UUD 1945 dan masih bersifat sementara
E. Dibentuknya konstituante
Jawaban : A
Baca Juga: Christ Wamea: Kalau Ada Pertanyaan TWK KPK Benturkan Agama dan Pancasila Itu Adalah Komunis
6. Proses amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal....
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
E. 37
Jawaban : E
37. Undang-undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya undang-undang adalah setelah..
A. Ditandatangi presiden
B. Diundangkan dalam lembaran negara
C. Pertama kali dikeluarkan
D. Presiden dan DPR menyetujui
E. Ketua DPR menandatangi UU tersebut
Jawaban : B
8. Dalam batang tubuh UUD 1945, yang mengatur tentang kementerian negara adalah pada bab...
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Jawaban : C
9. Aturan peralihan dan aturan tambahan merupakan hasil amandemen yang berlangsung pada tanggal...
A. 7 – 15 September
B. 1 – 11 Agustus 2002
C. 1 – 9 November 2001
D. 7 – 8 Agustus 2000
E. 14 – 21 Oktober 1999
Jawaban : B
Baca Juga: Fakta-fakta Menarik Ikatan Cinta Rabu 9 Juni 2021: Elsa Lolos dari Kemarahan Andin dan Aldebaran
10. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut maka...
A. Harus dicabut
B. Langsung sah
C. Wajib diundangkan
D. Ditulis dalam lembaran negara
E. Diajukan lagi pada masa selanjutnya
Jawaban : A
11 Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Diatur pada pasal...
A. 28
B. 27 ayat (3)
C. 26 ayat (1)
D. 30 ayat (1)
E. 31
Jawaban : B
12. Hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan isi pasal hasil amandemen...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Jawaban : B
13. Amandemen pertama pada 14 – 21 pada Oktober 1999 menyempurnakan sejumlah pasal, yaitu sebanyak...
A. 9
B. 12
C. 8
D. 5
E. 7
Jawaban : A
14. Pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diatur dalam pasal...
A. 18
B. 20
C. 21
D. 22A
E. 22E
Jawaban : E
15. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : C
16. Peraturan mengenai perundangan masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya diatur pada....
A. Pasal 37
B. Pasal 36
C. Aturan peralihan pasal 1
D. Aturan peralihan pasal 2
E. Aturan tambahan pasal 1
Jawaban : C
17. Pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada....
A. 33 ayat 1
B. 34 yat 1
C. 35
D. 36
E. 36A
Jawaban : B
18. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman di amandemen pada tanggal...
A. 18 Agustus 2001
B. 19 November 2001
C. 21 Oktober 2000
D. 11 Agustus 2002
E. 9 November 2001
Jawaban : E
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Indah Karya, Staff Quality Controll, Ini Syarat dan Dokumen yang Diperlukan
19. Bab mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional merupakan hasil amandemen....
A. Kesatu
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Jawaban : D
20. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berlandaskan berdasarka Ketuhan Yang Maha Esa diatur pada pasal..
A. 28
B. 29 ayat 1
C. 30 ayat 1
D. 31 ayat 2
E. 32
Jawaban : B
