Network
JURNAL MEDAN - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik pemerintah yang membiarkan terjadinya vaksinasi berbayar.
Padahal sejumlah pejabat telah menyebut vaksinasi dan kecepatannya menjadi kunci herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kembali bekerja.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar," kata Tulus dalam keterangannya, Minggu 11 Juli 2021.
Tulus menyoroti kabar yang tiba-tiba saja menyeruak dengan adanya vaksin gotong royong berbayar. Vaksin tersebut dijual di apotek apotek tertentu.
Baca Juga: Bupati Bekasi Meninggal Dunia Akibat Covid-19, Wafat di Tangerang karena Tak Dapat ICU di Wilayahnya
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," tegasnya.
Menurut Tulus, membiarkan kebijakan vaksin berbayar bisa jadi semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.
Pasalnya, vaksin yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.
Selain itu, membiarkan vaksin berbayar akan membingungkan masyarakat. Mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis.
