Padahal, menurut Said, jumlah anggota yang akan dimasukkan mencapai 310 ribu.
Kemudian terkait daya tampung atau kapasitas data Sipol. Kata Said, 250 ribu keanggotaan Partai Buruh yang diinput ke Sipol tidak bisa langsung kirim.
Menurut dia, input data ke Sipol dibagi-bagi ke dalam folder atau klaster-klaster dengan kapasitas 100 MB.
Kapasitas 100 MB itu hanya cukup untuk 100-300 anggota. Sementara Partai Buruh ingin memasukkan 250 ribu anggota secara langsung sehingga ini sangat merepotkan.
"Yang namanya Sipol punya teknologi informasi harusnya kita masukkan 100 ribu dan diklik masuk. Ternyata (masalahnya) soal daya tampung," kata dia.
Said juga mengkritik mekanisme Sipol yang disebutnya berjenjang. Saat Partai Buruh mengirimkan data kepengurusan di 34 provinsi, tapi yang masuk hanya 12 provinsi.
"Ternyata ada problem lagi dari KPU yaitu sistem yang dibangun bertahap. Jadi KPU mendesain begini. Anggota beres dulu, setelah itu baru masuk kepengurusan dan kantor," ujarnya.
Said menilai Sipol yang dikembangkan KPU saat ini memiliki keterbatasan.
Baca Juga: Tiga Kategori Parpol Menurut KPU, Netfid: Hanya Parpol yang Benar-benar Siap Bisa Ikut Pemilu 2024