Network
Menurut Rahmat, seharusnya orang-orang yang tercantum di dalam DTKS yang berhak menerima BBM bersubsidi.
"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yg berhak," ujarnya.
Untuk itu Rahmat meminta pemerintah dan DPR untuk segera fokus membangun Single Identity Number (SIN).
SIN yang merupakan data terintegrasi nantinya akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM dan lainnya.
Baca Juga: Saksikan Indonesia's Got Talent 2022 Secara Langsung, Ambil Tiketnya DI SINI!
"Memang aneh begitu banyak program sosial Pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar instansi," kata dia.
Rahmat meminta pemerintah menyampaikan kebijakan menaikkan harga BBM dengan menggunakan sudut pandang yang tepat.
Sudut pandang yang paling tepat menurut dia adalah menempatkan negara dan rakyat pada posisi yang sama dan setara.
"Keduanya harus selamat. Negara selamat tapi rakyatnya melarat juga salah, atau sebaliknya rakyatnya selamat, tapi negaranya sekarat ya juga percuma. Negara dan rakyat harus saling melindungi," ujarnya.
Baca Juga: Elemen HMI Minta Jokowi Selamatkan Polri yang Kini Rusak Gara-gara Kasus Ferdy Sambo
