PBNU Usul Pemerintah Gunakan Big Data, Bosan Alasan Kenaikan Harga BBM Karena Subsidi Salah Sasaran Melulu

JURNAL MEDAN - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sentil Pemerintah yang menaikkan harga BBM dengan alasan sama setiap tahun, salah satunya subsidi salah sasaran.

Alasan subsidi salah sasaran terus diulang-ulang sehingga PBNU meminta pemerintah melakukan gebrakan yakni menggunakan Big Data.

Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan subsidi salah sasaran terjadi terus menerus karena BBM disalurkan dengan subsidi terbuka.

Baca Juga: Luhut Bersuara dari Tapanuli Utara Soal Harga BBM Terbaru: Semua Sudah Dihitung, Pemerintah Tak Cederai Rakyat

Subsidi terbuka, kata dia, menjadi awal kekacauan subsidi BBM karena semua orang, tanpa kualifikasi yang jelas bisa membeli BBM bersubsidi.

Akibatnya, pembeli BBM bersubsidi termasuk pengusaha tambang, perikanan, batubara, dan orang-orang yang tidak layak lainnya.

"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam Big Data kependudukan," kata Rahmat dalam keterangan pers, Sabtu, 3 September 2022.

Ia pun mencontohkan bagaimana subsidi agar tepat sasaran dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Begini Alur Pendataan Non ASN Bagi Tenaga Honorer, Segera Login di Link Ini Agar Bisa Ikut Seleksi PPPK 2022