Network
JURNAL MEDAN - KPU RI menjadikan keamanan data sebagai prioritas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu 2024 ke depan kami akan prioritas-kan tentang keamanan data," kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin, 12 September 2022.
Saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kebocoran data usai rentetan insiden terjadi dan dipublikasikan sebuah akun anonim di forum online.
Seperti diketahui insiden kebocoran data di Indonesia selama bulan Agustus hingga September 2022 sudah sangat mengkhawatirkan hingga disebut darurat.
Di bulan Agustus 2022, sejumlah Perusahaan negara dan swasta seperti PLN, Indihome, data Kampus, data Sekolah, data penduduk, database 21 ribu perusahaan, 1,3 Miliar data registrasi SIM card masyarakat tanah air mengalami insiden kebocoran data.
Di awal September 2022 terjadi lagi insiden 105 juta data KPU yang bocor.
Kebocoran data KPU diunggah hari Selasa 6 September 2022 oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.
Bjorka membocorkan 105 juta data pemilih KPU dengan memberikan sampel sejumlah 1.048.576 data pemilih KPU dari berbagai provinsi dalam file Exel sebesar 75 MB saja.
Data yang diunggah yakni provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, TPS, NIK-KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin dan alamat.
Setelah itu data Presiden Jokowi juga dibocorkan oleh Bjorka. Di dalamnya termasuk data perjalanan dan surat berlabel rahasia dengan BIN.
Kemudian Menteri Kominfo Johnny G Plate mengalami doxing oleh hacker gara-gara sering blunder akibat pernyataan 'bodoh' ke publik.
Baca Juga: Indonesia Darurat Kebocoran Data, Ketum PKB Cak Imin Sentil Kominfo: Belum Canggih!
Kebocoran data tersebut merupakan rangkaian insiden di Indonesia sebelumnya yang pernah menimpa Tokopedia, BPJS, e-Hac, BRI Life, sertifikat vaksin Jokowi, hingga data KPAI.
Perlu diketahui insiden tersebut baru yang diketahui publik sehingga kemungkinan besar banyak insiden lain yang belum ketahuan di Indonesia.
"Saya yakin semua pihak yang bermain-main dengan data mining atau hacking itu akan berhadapan dengan penegak hukum di indonesia," ujarnya.
Menurut Idham, isu keamanan data juga sudah mengemuka di Komisi II DPR. Pada Senin 12 September 2022 rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP menyinggung hal tersebut.
Baca Juga: KPU Bantah Kebocoran Data, Gandeng Polri Mengusut Pelaku yang Seolah-olah Menyatakan DPT 2019 Bocor
"Tadi hal tersebut juga sempat mengemuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," pungkas Idham.***
