China Sudah Bicara Standarisasi 6G, Indonesia Masih Sibuk Kena Prank Bjorka

- 14 September 2022, 18:54 WIB
China sudah berpikir standarisasi jaringan 6G
China sudah berpikir standarisasi jaringan 6G /Asia Times/

JURNAL MEDAN - Perkembangan teknologi China semakin luar biasa setelah berhasil melakukan uji coba kecepatan streaming data menggunakan jaringan 6G.

Hasilnya, transfer data 1 terabye (TB) bisa dilakukan dalam waktu satu detik. Fakta ini 100 kali lebih cepat ketimbang jaringan 5G.

Dalam salah satu uji coba China membangun sistem nirkabel yang mampu mengadakan siaran langsung secara simultan lebih dari 10.000 siaran kualitas high-definition (HD).

Baca Juga: Data Pribadinya Dibocorkan Hacker Bjorka, Mahfud MD: Tak Ambil Pusing, Data Pribadi Saya Bukan Rahasia

Awal tahun ini CEO Ericsson Borje Ekholm mengatakan China sebenarnya telah berpikir mengenai standarisasi 6G.

Menurut Ekholm, jika China sudah bicara standarisasi, maka negara-negara AS dan Eropa sudah ketinggalan.

"Mengembangkan strategi global yang koheren pada pengembangan 6G perlu menjadi prioritas tinggi sekarang karena gangguan lain perlahan-lahan teratasi dengan sendirinya," kata Ekholm dilansir Telecoms.

Tim peneliti Universitas Tsinghua di Beijing yang dipimpin Profesor Zhang Chao menyatakan jaringan 6G tidak saja berbicara tentang kecepatan.

Baca Juga: Akun Twitter Bjorka Kembali Disuspend Pasca Serang Data Publik Figur Mahfud MD, Iwan Bule hingga Abu Janda

Lebih jauh dari itu bahwa 6G sudah memasuki dimensi baru yang dapat mengarah ke dunia baru dan tidak terbatas.

"Uji coba kami di Beijing bisa menjadi awal dari sebuah revolusi dalam teknologi komunikasi," kata seorang peneliti dilansir South China Morning Post.

Sementara itu, bulan November 2021 India mengejutkan dunia kala Menteri Komunikasi Ashwini Vaishnaw mengatakan berniat meluncurkan 6G di akhir 2023 atau awal 2024 mendatang.

Saat ini India sedang melakukan lelang spektrum 5G menindaklanjuti ucapan Ashwini Vaishnaw di tahun 2020 yang menyatakan India sedang melakukan reformasi telekomunikasi.

Baca Juga: KPU RI Lakukan Pendekatan Mitigasi Ketimbang Reaktif dalam Isu Keamanan Data, Anggaran Sejauh Ini Mendukung?

Bagaimana dengan Indonesia?

Saat ini Indonesia masih pusing dengan hacker Bjorka yang diduga menjual data penting warga Indonesia di forum online.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Bjorka sendiri sebenarnya bukanlah hacker yang bisa membobol situs atau sistem elektronik.

Bjorka tak lebih dari seorang broker atau penjual yang mengambil data dari insiden kebocoran data di Dark Web kemudian menjualnya di forum online.

"Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," kata Mahfud MD saat konferensi pers di Gedung Kemenpolhukam, Rabu, 14 September 2022.

Baca Juga: Darurat Kebocoran Data di Indonesia, KPU RI Jadikan Keamanan Data Sebagai Prioritas dalam Tahapan Pemilu 2024

Ulah Bjorka sebenarnya mudah dilakukan banyak orang. Sebab, kebocoran data di Indonesia diduga sudah begitu masif dalam beberapa tahun terakhir.

Maraknya kebocoran data sudah mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi yang menggelar rapat tertutup membahas keamanan data dari serangan cyber di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 September 2022.

Tentu saja tidak bisa membandingkan 'apple to apple' kondisi Indonesia yang kacau balau dalam persoalan ekosistem digital ketimbang China yang sudah mengembangkan 6G.

Jika melihat komponen ekosistem digital di Indonesia seperti (pengembangan) teknologi, infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), dan regulasi sebenarnya sungguh menyedihkan.

Baca Juga: 5 Poin Tanggapan BSSN Terkait Darurat Kebocoran Data di Tanah Air, Mitigasi dan Kolaborasi Sudah Dilakukan

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan Indonesia saat ini adalah SDM.

Karena teknologi, infrastruktur, dan regulasi bisa dikejar sementara SDM sangat kekurangan. Yang lebih parah SDM Indonesia diisi oleh orang yang tidak kompeten.

"Maraknya kebocoran data adalah kulminasi dari ketidak-kompetenan orang-orang yang selama ini ditugaskan untuk mengurusi masalahnya," kata Ardi Sutedja kepada wartawan, Rabu, 14 September 2022.

Indonesia sudah seperti terperosok ke dalam lubang yang sama berkali-kali gara-gara persoalan cyber ditangani oleh orang yang tidak ahli.

Baca Juga: Makin Menjadi-jadi, Bjorka Ancam Bocorkan Data Presiden Jokowi, Masih Adem Ayem Soal Perlindungan Data?

China sendiri saat mengembangkan 6G sudah memiliki regulasi yakni Undang-Undang (UU) Keamanan Data (DSL) dan UU Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL) diundangkan dan diterapkan pada tahun 2021.

Kemudian China juga sudah memiliki UU Keamanan Siber, yang mulai berlaku pada tahun 2017. Ketiga UU tersebut merupakan kerangka hukum dasar tentang tata kelola data di China.

Sementara Indonesia baru mengajukan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di tahun 2022 yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat.

"Nah, kalau sekarang dibentuk Satgas yang berisikan orang-orang (SDM) yang sama bagaimana? Ini ibaratnya Indonesia kejeblos lubang hitam berkali-kali tanpa mau belajar dari kesalahan," pungkas Ardi Sutedja.***

Editor: Arif Rahman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah