Temui KPU RI, Badan Pengkajian MPR RI Kaji Pilkada Asimetris di Indonesia, Alasan: Korupsi dan Biaya Rp100 T

JURNAL MEDAN - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bakal mengkaji penerapan Pilkada Asimetris di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Badan Pengkajian MPR RI dan KPU RI di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Djarot mengungkapkan, dalam perkembangannya Pilkada langsung dinilai sudah tidak efektif karena berbagai alasan seperti menelan biaya politik tinggi mencapai Rp100 triliun.

Baca Juga: Isu Jokowi Tiga Periode dan Presiden Jadi Wapres Dipastikan HOAKS, Badan Pengkajian MPR RI Temui KPU RI

Selain itu, kata dia, Pilkada langsung menyebabkan korupsi merajalela. Bahkan 50 persen kepala daerah hasil Pilkada langsung konon terjerat kasus korupsi.

Dalam kesempatan itu Djarot menyampaikan kajian daerah mana yang betul-betul siap untuk melakukan Pilkada secara langsung dan mana yang cukup dipilih melalui DPRD.

"Karena konstitusi mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Tidak ada yang mengatakan harus dipilih secara langsung, tapi secara demokratis," kata Djarot kepada wartawan usai bertemu KPU RI.

Pilkada Asimetris adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak simetris (Asimetris).

Baca Juga: Metode Kampanye yang Paling Tepat di Lingkungan Kampus Belum Ditemukan, Begini Jawaban KPU dan Bawaslu