Network
Kata Arief, POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 dipakai oleh PT Titan Infra Energi sebagai dasar untuk tidak membayar angsuran dan bunga Kredit, kemudian mengajukan restrukturisasi utang pada Bank Mandiri
Sementara menurut OJK, persoalan restrukturisasi kredit diserahkan kepada kebijakan masing masing bank. Karena bank yang lebih memahami profil dan risiko masing-masing nasabah.
"Jadi enggak perlu Buzzer Ade Armando yang tidak tahu tentang Perbankan memojokkan Bank Mandiri sebagai pihak yang dirugikan. Hingga mengatakan Bank Mandiri menzholimi PT Titan Infra Energi," ujarnya.
Arief juga menuturkan persoalan PT Titan Infra Energi yang tidak membayar angsuran utang pada Bank Mandiri sejak 2020, tetapi mampu membagikan Deviden pada pemegang sahamnya.
Baca Juga: Menunggu Hasil Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, Ini Langkah Polri Selanjutnya
Menurut Arief, situasi ini merupakan pelanggaran hukum perbankan yang diperjanjikan karena membagi deviden juga harus membayar angsuran
Selain itu, mengangkat direksi tanpa persetujuan atau pemberitahuan pada pihak konsorsium pemberi kredit ini juga merupakan pelanggaran.
Tekait masalah hukum (dispute) antara Bank Pemberi Kredit dan PT Titan Infra Energi yang diselesaikan di arbitrase Singapura, Arief menilai persoalan itu bukan masalah hukum yang berkaitan dengan penunggakan pembayaran angsuran kredit.
Tetapi, kasus yang diselesaikan di Singapura itu berhubungan dengan hal-hal lain, misalnya, aset yang diikat sebagai hak tanggungan namun ternyata aset tersebut tidak sesuai dengan nilainya.
