Network
JURNAL MEDAN - Anggota DPR RI Dapil Malang Raya dari Fraksi PKB Hasanuddin Wahid mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI tragedi kerusuhan di Kanjuruhan.
"Saya telah memerintahkan Fraksi PKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya," kata Hasanuddin Wahid dalam keterangan pers, Senin, 3 Oktober 2202.
Menurut dia, pembentukan Pansus tragedi Kanjuruhan sangat penting untuk menuntaskan persoalan secara komprehensif dan solutif.
Pansus, kata dia, selain mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan juga mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
Termasuk memberikan keadilan bagi ratusan suporter yang menjadi korban, baik korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di RS di Malang.
Pansus juga akan memberikan perhatian yang pantas, baik dan sesuai harkat dan martabatnya. "Hak hak suporter harus ditegakkan," tegas Hasanuddin.
Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 suporter dan ratusan lainnya luka-luka bisa ditangani semakin cepat dan komprehensif melalui Pansus.
Pasalnya, semua pihak yang bertanggungjawab mulai dari PT LIB, PSSI, Kepolisian dan sebagainya dapat dihadirkan di Pansus.
"Mereka akan memberikan informasi, pendapat, kronologi dan pandangan terkait peristiwa, sebab-akibatnya, maupun rumusan-rumusan penyelesaian Tragedi Kanjuruhan," jelasnya.
Pansus juga menjadi forum terbaik untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Jokowi agar kasus Kanjuruhan ini dapat dibuka seterang-terangnya.
Insiden kemanusiaan yang jadi perhatian dunia ini harus dituntaskan sehingga dapat diputuskan siapa yang bertanggungjawab dari atas ke bawah dari peristiwa memilukan tersebut.
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas dia.
Pansus sekaligus menjadi media untuk mencari solusi komprehensif terkait seruan untuk menghentikan Liga 1 dan tindakan ke depannya.
"Berapa lama itu dihentikan? Harus ada kepastian. Jangan sampai kompetisi sepakbola mandeg karena keputusan penghentian Liga 1 tidak diikuti oleh berbagai aspek dan pertimbangan yang menyeluruh," pungkasnya.***
