Network
Kemudian temuan terkait adanya upaya pengumpulan beberapa anggota parpol yang menjadi sampel verfak perbaikan keanggotaan parpol di rumah kepala desa.
"Terhadap temuan tersebut, jajaran pengawas Pemilu langsung menyampaikan saran perbaikan agar status yang bersangkutan untuk di-TMS kan, sehingga langsung di TMS-kan oleh verifikator KPU," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat konferensi pers di Media Center, Kamis, 15 Desember 2022.
Keempat, selain kepala desa, Bawaslu juga menemukan kasus keterlibatan RT/RW dalam proses verifikasi faktual.
Kasusnya berupa pengurus RT/RW yang merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota partai.
"Terhadap temuan tersebut, jajaran pengawas Pemilu langsung menyampaikan saran perbaikan untuk di- TMS kan, sehingga langsung di TMS-kan oleh verifikator KPU," jelas Lolly.
Kelima, Bawaslu juga menemukan 24 kasus pembagian KTA Partai pada H-1 dan pada saat pelaksanaan verfak.
Kondisi ini menunjukkan Parpol kurang siap dalam pelaksanaan verifikasi faktual sehingga banyak anggota Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
"Temuan tersebut memperlihatkan bahwa potensi pencatutan sudah ada sejak awal, seharusnya masyarakat sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik pada saat upload KTA di Sipol," pungkas Lolly.***
