Bahwa ada situasi pasca Pemilu 2019, di mana masih terjadi pembelahan di masyarakat yang merupakan sisa residu konflik pemilihan tiga tahun lalu.
"Kami di KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 itu menyampaikan pesan kebangsaan bahwa Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan itu disambut baik oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ujar Hasyim Asy'ari.
Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Pemilu 2024 adalah tugas mulia sehingga Muhammadiyah harus memastikan Pemilu tepat waktu.
"Bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, harga mati, artinya KPU menjamin berdasarkan konstitusi, selain Luber dan Jurdil juga dilakukan setiap 5 tahun sekali," kata Haedar Nashir.
Terkait pembelahan dan potensi konflik di masyarakat, Haedar mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang berwacana dan bermanuver ingin pemilu ditunda dan masa jabatan diperpanjang.
"Saya kira kita harus memberikan kepastian ke publik agar Pemilu berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.
Haedar mengatakan harga konflik dan perpecahan di masyarakat terlalu mahal jika dikaitkan dengan keutuhan dan persatuan bangsa.
Selain itu, ia juga mengingatkan KPU RI tidak mengulangi pengalaman buruk pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia.