Network
JURNAL MEDAN - Delapan parpol yang diwakili para Ketum dan elit menyatakan dengan tegas menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Para Ketum dan elit parpol tersebut berkumpul di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu 8 Januari 2023 dengan menerbitkan sejumlah pernyataan sikap.
Berikut ini rangkuman komentar para ketum parpol dan elit saat menyatakan sikap bersama menolak sistem proporsional tertutup.
Baca Juga: Bak Memberi Ultimatum, Delapan Parpol Tegas Menolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
1. Golkar
Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan delapan parpol yakni Golkar, PKB, Demokrat, PPP, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKS sepakat menolak sistem proporsional tertutup.
Airlangga sekaligus mengungkap bahwa Partai Gerindra ada dalam barisan mereka meskipun ketua umum Prabowo Subianto dan para elitnya tidak hadir dalam pertemuan.
"Pertemuan silaturahmi awal tahun ini dilaksanakan pada tanggal 8 januari, kenapa dipilih tanggal 8, karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini dan memberikan statement ada 8 partai," kata Airlangga.
"Kami 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala untuk mengawal sikap partai politik ini."
Baca Juga: Gus Choi: NasDem Yakin PKS dan Demokrat Punya Keimanan Mantap Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres
2. PKB
Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan sikap penolakan sambil meminta KPU tetap berada dalam jalur sebagai penyelenggara Pemilu.
"Semua yang disampaikan adalah kesepakatan bersama dan PKB mendukung sepenuhnya. PKB meminta KPU konsisten melaksanakan agenda Pemilu, baik jadwal, rencana, bahkan telah kita tetapkan anggaran. Semua harus berjalan sesuai dengan agenda nasional kita," jelas Cak Imin.
3. Demokrat
Ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sejak awal telah menolak dengan tegas sistem proporsional tertutup.
Ada dua alasan penolakan Demokrat. Pertama, sistem tertutup merampas hak rakyat dalam demokrasi.
"Jika tertutup rakyat tidak bisa memilih wakil rakyatnya. Tidak ingin membeli kucing dalam karung. Pada saatnya para pemimpin yang bisa membawa perubahan," ujar AHY.
Kedua, AHY menilai sistem terbuka bisa dijalankan sesuai sengan UU yang berlaku hari ini.
"Secara internal parpol perlu menjaga semangat kadernya. Tentu kami berharap parpol punya peluang yang adil. Jangan sampai mereka yang berjuang rontok karena sistem," kata AHY.
4. PAN
Ketua umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai kedaulatan rakyat justru diperkuat dengan sistem terbuka dan telah teruji di dua penyelenggaraan Pemilu.
Baca Juga: Cara Setting Alamat Proxy WhatsApp dengan Mudah, Fitur Terbaru Bisa Kirim Pesan WA Tanpa Internet
"Artinya tidak ada soal, makanya kami menolak keras kalau ada wacana tertutup. Parpol sudah bekerja dan caleg disusun. Terima kasih Golkar yang inisiatif. Dan 8 parpol setuju," ujar Zulhas.
5. PKS
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya sepakat dengan butir-butir yang dibacakan Ketum Golkar Airlangga yakni menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
"Karena (sistem terbuka) akan membuat kita kembali ke belakang," ujarnya.
Syaikhu juga berharap para elit menyudahi wacana penundaan Pemilu sehingga semua berpikir dengan tenang bahwa pemilu digelar Februari 2024.
Baca Juga: Seorang Wanita di Paluta Ditemukan Tak Bernyawa di Ladang, Leher Lebam Lidah Menjulur
"KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu secara independen, profesional, dan rakyat puas," kata Syaikhu.
6. NasDem
Wakil ketua umum NasDem Ahmad Ali mengatakan pertemuan delapan parpol menolak sistem proporsional tertutup sebagai perwakilan suara rakyat.
Ia berterima kasih kepada Golkar karena tampil sebagai salah satu pendukung penolakan.
Ini sekaligus menegaskan bahwa parpol bisa saja berbeda-beda dan memiliki aspirasi masing-masing, tetapi siap bersatu untuk persoalan prinsipil.
"Aku sih yes. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada Golkar. Hari ini Pemilu kita sedang diuji. Artinya KPU harus berpegang teguh kepada UU yang ada," kata Ali.
Ia juga mengingatkan KPU bukan lembaga yang menafsirkan UU sekaligus meminta wacana penundaan Pemilu segera diakhiri.
7. PPP
Waketum PPP Amir Uskara merasa bersyukur ke-8 parpol bertemu untuk kepentingan bersama demi bangsa dan negara.
"Terkait isu lain dan hal-hal yang berkaitan kepentingan bangsa, maka akan membawa kesejukan karena kami bisa duduk bersama. Kami apresiasi kepada Golkar yang menginisiasi," ujarnya.***
