Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih: DKPP Sengaja Lamban Menuntaskan Dugaan Kecurangan Pemilu di KPU

Koalisi juga telah membuka Pos Pengaduan terkait Kecurangan Verifikasi Partai Politik yang diduga dilakukan pimpinan KPU RI.

Polanya hampir serupa di setiap daerah, anggota KPU RI disinyalir mengancam anggota KPU daerah untuk meloloskan partai tertentu di tahapan verifikasi partai politik, baik administrasi maupun faktual.

"Sejauh ini dalam beberapa pemberitaan sudah beredar rekaman yang mengarah pada dugaan keterlibatan dua anggota KPU RI yakni Idham Holik dan Hasyim Asy’ari dalam praktik lancung ini."

Menurut Koalisi, Idham Holik melontarkan pernyataan intimidasi di acara Konsolidasi Nasional KPU dengan mengatakan: jika tidak patuh terhadap perintah, maka akan 'dirumah-sakitkan'.

Baca Juga: Hasil Penyelidikan Kebakaran Mobil Anggota KPUD Kalteng, Kapolda: Karena Korsleting, Bukan Intimidasi

Sedangkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melalui rekaman layar komunikasi ponsel meminta bantuan meloloskan partai tertentu kepada anggota KPU Provinsi.

Koalisi juga telah membocorkan rekaman audio yang disinyalir Ketua KPU RI sedang meyakinkan anggota KPU daerah dengan perintah melakukan kecurangan verifikasi partai politik.

Sejak laporan dugaan kecurangan verifikasi partai politik disampaikan pada tanggal 21 Desember 2022, DKPP baru mengirimkan perkembangan pelaporan pada tanggal 5 Januari 2023.

"Dari sini sudah jelas lembaga pengawas etik tersebut bersikap tidak profesional karena baru menginformasikan hasil pemeriksaan administrasi setelah sebelas hari dokumen diterima."

Baca Juga: Ketua KPU Ditanya Soal Aduan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Komisi II DPR RI: Itu Sudah Tepat