Network
"Nah, kami menduga adanya indikasi atau ada skenario besar yang seolah-olah, apakah dia akan gagalkan Pemilu atau bagaimana. Ini yang diminta kepada Mabes Polri untuk bisa menyelidiki ini," kata Edison.
Adapun bukti-bukti yang diserahkan tim kuasa hukum AMPD kepada kepolisian diantaranya pemberitaan media dan video pengakuan Hasnaeni.
"Kita selain (bukti) dari media-media, kita juga ada video yang berkaitan dengan hal tersebut karena delik yang kita ajukan adalah pasal 14 KUHP yaitu berita bohong," ujarnya.
Sebagai informasi, pada 19 Januari 2023 tim kuasa hukum Hasnaeni atas nama Ihsan Prima Negara menyatakan laporan terkait dugaan perbuatan asusila oleh ketua KPU masih dalam proses di Kepolisian.
Ihsan yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Republik Satu menyatakan laporan dugaan pelecehan seksual LP/B/286/I/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 16 Januari 2023.
Saat itu Ihsan membantah kliennya sedang depresi. Pernyataan itu berlawanan dengan surat keterangan dokter terkait kondisi psikologis Hasnaeni sejak bulan September 2022.
Dalam surat yang ditandatangani dr. Richard Budiman SpKj tersebut, Hasnaeni dinyatakan depresi dan sudah berobat sejak 2009.
"Mengenai kondisi kesehatan Hasnaeni yang sakit dan depresi, kami nyatakan kondisi klien kami sehat, terbukti saat kami mendampingi beliau menjalani proses pelimpahan berkas P21 dari Kejaksaan Agung RI kepada JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/1/2023) pukul 14.00 WIB di Rutan Pondok Bambu," demikian keterangan Ihsan.***
Koreksi: Judul berita ini telah disunting ulang. Sebelumnya berjudul: AMPD Laporkan Hasnaeni 'Wanita Emas' ke Bareskrim Polri, Dugaan Sebar Hoaks dan Skenario Besar Penundaan Pemilu
