Network
JURNAL MEDAN - Survei Algoritma Research and Consulting menyatakan 49 persen responden/publik menyatakan KPU belum transparan dan mereka tidak tahu bentuk transparansi seperti apa.
Dari jumlah tersebut, survei Algoritma merinci bahwa sebanyak 18 persen responden menyatakan KPU belum transparan sementara 31,4 persen tidak tahu transparansi penyelenggara seperti apa.
Jika dikalkulasi responden yang merasakan KPU belum transparan dan publik yang tidak mengetahui bentuk transparansi, jumlahnya mencapai 49 persen.
Sebaliknya, sebanyak 46,5 persen publik mengakui KPU sudah transparan dan hanya 4 persen menjawab tidak tahu.
Survei terkait transparansi ini menjawab isu verifikasi partai politik yang menghebohkan karena KPU sebagai penyelenggara diduga terlibat dalam berbuat kecurangan.
Sebagaimana tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyoroti verifikasi partai politik, khususnya dalam tahapan verifikasi faktual.
"Bahwa terdapat bukti adanya perintah,
bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara pemilu daerah untuk memanipulasi data," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kepada wartawan, Senin, 30 Januari 2023.
Koalisi juga telah mendesak penyelenggara agar menyampaikan secara terbuka temuan yang mereka temukan, termasuk bukti-bukti agar diusut dan dilakukan investigasi.
