Network
JURNAL MEDAN - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengingatkan perlunya standar komunitas di platform media sosial seperti TikTok yang saat ini memiliki 99 juta pengguna di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Lolly Suhenty saat Bawaslu bertemu dengan TikTok Indonesia di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.
Selain standar komunitas, Lolly juga mengatakan perlunya menyamakan persepsi antara Bawaslu dan TikTok, khususnya terkait standar komunitas seperti apa yang bisa digarap di platform tersebut.
Baca Juga: KPU Tetap Gunakan Kebijakan Less Paper Policy Melalui Sistem Informasi Pencalonan Anggota Legislatif
Standar komunitas, tegas dia, harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Dengan begitu, nantinya tidak ada hal-hal yang bersifat kontra produktif terkait informasi dan edukasi kepemiluan, khususnya Pemilu 2024.
"Ini bagi kami penting untuk selesai dulu di standar komunitasnya apa, bagaimana," kata Lolly.
Salah satu fungsi menyamakan persepsi dan adanya standar komunitas, Bawaslu nantinya akan melakukan peningkatan kapasitas jajarannya.
Baca Juga: DKPP Tanya Bukti Intimidasi KPU dan Keterlibatan Istana Dalam Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol
"Termasuk percepatan kalau diduga ada konten yang kemudian menghasut, menimbulkan kekerasan," ujar Lolly.
Dalam kesempatan itu, Bawaslu dan TikTok Indonesia menyatakan siap menjalin kerja sama memastikan informasi Pemilu 2024 yang positif dan konten edukasi demokrasi.
Lolly berharap TikTok memiliki tautan (link) khusus terkait informasi Pemilu 2024 dan reporting channel (chanel pelaporan) khusus pemilu dalam platform TikTok.
Menurut dia, rasa penasaran masyarakat pada dunia maya sangat tinggi, khususnya Generasi-Z, tetapi faktanya generasi tua saat ini sudah mulai melek digital.
Itu sebabnya dia berharap ada link-link khusus informasi pemilu bisa hadir dan berseliweran di Tiktok.
"PR kita bersama ialah bagaimana percakapan yang ada di dunia digital mampu kita maksimalkan, percakapan positif, bukan yang negatif, maka karena itu kita butuh kerja sama kita semua," jelasnya.
Lebih lanjut Lolly mengatakan ruang publik saat ini, termasuk media sosial seperti Tiktok harus dijejali dengan informasi kepemiluan.
Reporting channel dianggap penting dan bisa mendapatkan prioritas dalam upaya menurunkan konten yang dinyatakan melanggar.
Baca Juga: Profil Anisa Aprilia Selebgram Pekanbaru, Dituding Pelakor Usai Tercyduk Saat Ngamar di Hotel oleh Istri Sah
Dengan adanya kerja sama bareng Tiktok, Lolly juga berharap bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu terkait dengan dunia digital.
Sementara itu, TikTok menyambut baik rencana MoU dan penandatanganan kerja sama dengan Bawaslu.
Public Policy & Goverment Relation Manager, Faris Mufid, mengatakan Tiktok setidaknya memiliki 230 juta pengguna di Asia Tenggara.
Faris meyakini konten edukasi dari Bawaslu akan mendapatkan respon positif, khususnya terkait pengawasan Pemilu 2024.
Adapun kategori konten edukasi di Tiktok sudah menjadi konten tiga besar.
Di tahun 2021 segmen konten edukasi di platform Tiktok berada di nomor dua, hanya kalah dari kategori komedi.
Sedangkan per hari ini, konten kampanye edukasi terbesar yakni konten dengan tanda pagar (tagar) sama-sama belajar yang merupakan hasil kerja sama Tiktok-Kemendikbud.
"Selama dua tahun melakukan kampanye, data akhir tahun kemarin total viewer 99,6 milyar. Total orang yang ngirim/membuat video hastag sama sama belajar sekitar 2 juta orang," ujarnya.
"Ini peluang, bahwa demand konten edukasi di Tiktok itu besar. Banyak partner kami yang baru-baru membuat konten edukasi responnya positif," pungkas Farid.***
