Network
Data tersebut juga menjadi bahan revisi Gazeter Nasional terbaru yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
"Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam pembinaan kewilayahan dan tertib administrasi pemerintahan," jelasnya.
Pemutakhiran data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau sejatinya merupakan tugas bersama, di mana salah satu tugasnya adalah melakukan sinkronisasi dan klarifikasi atas usulan pemberian/perubahan nama pulau.
"(Termasuk) memberikan penegasan terhadap status wilayah administrasi pulau," ungkap Wardani.
Baca Juga: Lagi, Ammar Zoni Ditangkap Gara-gara Narkoba, Pegang Barbuk 1 Gram Sabu
Dirinya menegaskan, perlu dukungan dari seluruh peserta rapat dengan memberikan informasi mengenai data pulau-pulau yang ada di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, masih banyak Pemda yang belum mengetahui mekanisme permintaan data investasi pulau, sehingga kementerian dan lembaga terkait perlu memberi perhatian.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Pemda.
Mereka di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Koordinasi dan Penanaman Modal; serta Badan Informasi Geospasial. Sedangkan peserta dari Pemda di antaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Maluku.***
