Network
JURNAL MEDAN - Pemerintah fokus memperhatikan isu penanganan iklim dalam prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil langkah dengan menerapkan prinsip environment, social, and governance (ESG).
Adopsi ESG dalam proses bisnis dukungan pembiayaan infrastruktur akan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.
Baca Juga: Siap-siap! Stadion Teladan Segera Penuhi Standar FIFA, Renovasi Dijadwalkan Rampung Oktober 2024
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso menjelaskan prinsip tersebut.
"Hal ini tentunya akan meningkatkan investasi pada proyek infrastruktur yang berkelanjutan, juga akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global," kata Brahmantio Isdijoso kepada wartawan baru-baru ini.
Prinsip ESG juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk pencapaian SDGs 2030 dan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (2022) dari sebesar 29% menjadi 31,89% (unconditional emission reduction), dan dari 41% menjadi 43,2% (conditional reduction).
Implementasi ESG menurut dia tidak hanya dilakukan sekali dan berhenti, namun akan terus dikembangkan dan diperbaiki guna menuju pembiayaan hijau dan berkelanjutan.
Baca Juga: Lirik dan Khord Gitar Lagu Dermaga Biru, Dipopulerkan oleh Thomas Arya, Versi Kunci Gitar Mudah
