Network
JURNAL MEDAN - Warganet pesimis dengan wacana pemerintah yang ingin membangun Super Apps dengan menghapus 24 ribu aplikasi milik pemerintah.
Menteri Kominfo Johnny G Plate, mengatakan aplikasi milik pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien, sehingga butuh Super Apps.
Johnny menyebut terdapat sekitar 24 ribu aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri di berbagai lembaga pemerintah, maka keberadaan Super Apps menjadi solusi.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan 24 ribu aplikasi milik pemerintah harus diusut terlebih dahulu sejarahnya masing-masing.
Menurut dia, 24 ribu aplikasi milik pemerintah adalah benang kusut yang harus diurai terlebih dahulu.
Termasuk menelusuri sejarah Apps masing masing. Coding-nya siapa yang pegang dulu, source code-nya siapa yang mengerjakan dan lain-lain.
"Itu kan harus ditelusuri semua. Nah, ini ceritanya mau dilebur dalam Super Apps sehingga ini kultur organisasi baru. Mulai dari nol lagi," kata Ardi Sutedja kepada Jurnal Medan, Selasa, 12 Juli 2022.
Melebur 24 ribu aplikasi menjadi satu tidak segampang yang dibayangkan. Ardi Sutedja mengingatkan bahwa Super Apps tidak seperti bikin nasi goreng.
"Ada nasi dibikin lalu jadi. Bukan begitu Super Apps," tegasnya.
Mengembangkan Super Apps itu harus memiliki parameter yang diikuti. Memikirkan risiko yang akan dihadapi, ada proses yang dimulai dari riset.
"Apa iya itu Apps beneran atau Apps asal jadi. Karena memang ada Apps yang diciptakan untuk mencuri data," ujarnya.
Baca Juga: Bagaimana Cara Mengganti Puasa Ayyamul Bidh yang Bertepatan dengan Hari Tasyrik? Simak Penjelasannya
Pemerintah Tidak Bisa Sendiri
Ardi Sutedja juga mengingatkan biaya bikin Super Apps sangat mahal karena banyak proses yang harus dilalui.
Selain itu, pemerintah tidak bisa sendirian mengembangkan Super Apps yang akan digunakan pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi dengan berbagai stakeholder menjadi wajib, termasuk menggandeng komunitas memperkuat ekosistem.
"Pentest dan tahapan lain-lain dalam membuat Apps tidak murah biayanya, sangat mahal, karena banyak proses yang dilalui," ujarnya.
Ardi mengatakan pemerintah harusnya menyadari mengembangkan Super Apps butuh waktu, tak bisa cepat.
Selain biaya, ada waktu untuk riset, ekosistem, perencanaan, cetak biru, dan penggunanya.
"Riset dulu ini super Apps," tegasnya.
Sementara itu, beberapa akun media sosial banyak pesimis dengan keinginan pemerintah mengembangkan Super Apps.
"Super App Hahahhaha," kata akun @wandairawan mengomentari Super Apps di akun @bigalphaid.
Akun lain mengatakan banyak aplikasi tak jelas yang berasal dari pemerintah selama ini.
"Aplikasi Damri sampai sekarang under maintenance terus. Emang gak ada yang jelas dah kalo Apps BUMN tuh," kata akun @fandeyy.
"Gak bisa bayangin bakal seperti apa itu Super Apps nanti. Padahal komputer dinas kan kentang semua," balas akun @panjisatrh.***
