Network
JURNAL MEDAN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut beberapa alasan kenapa pemerintah harus mengatur transaksi digital, terutama transaksi yang dilakukan melewati lintas batas negara. Salah satunya perpajakan, baik pajak maupun kepabeanan dan cukai.
"Setiap transaksi yang keluar atau masuk Indonesia belum tercatat secara baik," kata Sri Mulyani dalam International Conference on Digital Transformation in Customs 2021, Selasa 16 Maret 2021.
Indonesia, kata Sri Mulyani, sangat berharap peraturan transaksi barang melalui sistem digital pada layanan kepabeanan bisa memberikan statistik perdagangan yang lebih akurat.
Baca Juga: Sinopsis Drama Turki Zalim 16 Maret 2021: Seniz Mengancam Akan Menjauhkan Nedim Dari Cemre
Jika data statistik perdagangan lintas negara akurat, maka itu akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai transaksi digital.
Transaksi secara digital juga lebih berisiko karena transaksinya berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal atau penyalahgunaan barang yang dibeli secara ilegal.
Sri Mulyani mencontohkan adanya teknologi mesin cetak 3D yang saat ini sudah semakin populer dan terjangkau bagi masyarakat luas.
"Teknologi mesin cetak 3D dapat digunakan untuk membuat barang berbahaya, seperti senjata api atau senjata mematikan lainnya, itu hanya dengan cetak biru yang ditransmisikan secara digital," ujar Sri Mulyani.
