Network
JURNAL MEDAN - Pemerintah China mengesahkan undang-undang baru yang mengizinkan penjaga pantainya menggunakan "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing, termasuk menghancurkan bangunan negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim China.
Peraturan baru ini langsung membuat situasi politik Laut China Selatan memanas. Pasalnya, saat ini China memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Jepang di Laut China Timur, dan dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan. Peraturan baru China ini membuat negara-negara tersebut merasa terusik kedaulatannya.
Amerika Serikat salah satu negara yang merespon keras peraturan baru pemerintah China ini. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken secara tegas menyatakan menolak klaim maritim China di Laut China Selatan, di luar apa yang diizinkan berdasarkan hukum internasional. Blinken juga menyatakan mendukung negara-negara Asia Tenggara melawan tekanan China.
Baca Juga: Begini Kenangan Terakhir Kang Pipit: Aktor Sinetron Preman Pensiun
Baca Juga: Asik Ngisap Ganja, Delapan Pemuda di Simalungun Dibekuk Polisi
Blinken menyampaikan sikap tegasnya itu kepada Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin dalam komunikasi via telepon. Demikian peryataan resmi Departemen Luar Negeri AS.
"Menlu Blinken berjanji untuk mendukung Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan China. Menlu Blinken juga menekankan pentingnya Perjanjian Pertahanan Bersama bagi keamanan kedua negara, dan penerapannya yang jelas untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat di Pasifik, yang mencakup Laut China Selatan," demikian isis peryataan Kemenlu AS, sebagaimana dilansir dari Reuters pada Kamis, 28 Januari 2021
Lebih jauh, AS menuduh China memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memperluas kehadirannya di Laut China Selatan. Dukungan Blinken disampaikan setelah Filipina mengajukan protes diplomatik atas pengesahan undang-undang China yang baru itu.
Baca Juga: Gempa 4,5 Magnitudo Guncang Aceh
Baca Juga: Ekosistem QRIS di Sumut Terus Menguat, Pengguna Sepanjang 2020 Mencapai 232.645
Bagi Filipina, peraturan baru ini menjadi semacam "ancaman perang". Sementara juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan pihaknya berharap tidak ada negara yang melakukan tindakan apapun yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Merespon semua ini, pemerintah China mengatakan akan mengadakan latihan militer pekan ini. Situasi ini dikhawatirkan akan membuat situasi di kawasan Laut China Selatan memanas.
Blinken adalah Menteri Luar Negeri baru yang dipilih Joe Biden. Ia dikenal memiliki penekatan yang tegas dan kerasa kepada China. Terpilihnya Blinken dinilai berbagai pihak sebagai komitmen AS untuk memperkuat lagi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Asia Tenggara. Termasuk dalam hal sengketa Laut China Selatan.***
