JURNAL MEDAN - Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Syahrial Nasution mengatakan Anies Baswedan mampu mempengaruhi Sekjen PBB untuk mendukung idenya bangun transportasi.
"Gub DKI @aniesbaswedan mampu pengaruhi Sekjen PBB hanya 2 menit utk mendukung ide2nya dlm membangun transportasi ibu kota," kata Syahrial Nasution seperti dikutip jurnalmedan.com dari akun Twitter @syahrial_nst, Minggu 18 April 2021.
Baca Juga: Bercumbu dengan Istri dan Muntah Disengaja Batalkah Puasanya?
Lebih lanjut, Syahrial Nasution mengatakan apa yang dilakukan Anies Baswedan sangat jauh berbeda dengan Menteri Kuangan (Menkeu).
Sebab jelas Syahrial, Sri Mulyani hanya membungkuk kepada Bank Dunia dan meminta IMF membimbing cara mengelola utang negara.
"Sementara Menkeu Sri Mulyani membungkuk kpd World Bank dan IMF minta bimbingan cara mengelola utang negara," katanya.
Baca Juga: Pep Guardiola: Jangan Sebut Kami Tak Serius di Piala FA
Atas apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Sri Mulyani tersebut kata Syahrial membuktikan bahwa demokrasi talenta nyata adanya.
"Contoh konkret bhw demokrasi talenta itu, nyata!," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani dalam pernyataannya menyebutkan, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung setahun lebih, membuat sebagian besar negara, termasuk Indonesia mengalami peningkatan beban utang.
Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap IMF dan Bank Dunia mendukung negara-negara di seluruh dunia untuk mengelola beban utangnya secara efektif.
"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 dikutip dari lama Kementerian Keuangan, Sabtu 17 April 2021.
Baca Juga: TERBATAS! Segera Klaim Kode Redeem Genshin Impact 18 April 2021
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga akhir Februari 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 6.361 triliun.
Jumlah tersebut meningkat Rp 1.412,82 triliun jika dibandingkan periode Februari 2020 yang sebesar Rp 4.948,18 triliun.***