JURNAL MEDAN - Partai Buruh meng-kritik kinerja Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang dinilai lamban dengan kapasitas mini untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan pihaknya ingin meminta klarifikasi KPU karena tidak semua anggota dan kepengurusan yang diinput masuk ke Sipol.
Said mengatakan setidaknya Sipol KPU memiliki dua persoalan. Pertama, terkait akselerasi (termasuk loading data). Kedua, terkait daya tampung atau kapasitas.
"Nah sistem ini kami tolak. kami menganggap bahwa itu urusan internal KPU yang penting partai sudah menyerahkan semua persyaratan," kata Said Salahudin ditemui wartawan usai bertemu help desk KPU RI, Rabu, 3 Agustus 2022.
Said menuturkan pengalaman Partai Buruh saat menggunakan Sipol sebagai alat bantu.
Pada Selasa sore pukul 18.25 WIB, Partai Buruh memasukkan sekitar 250 ribu anggota parpol yang merupakan salah satu syarat pendaftaran.
Namun jumlah anggota yang masuk ke dalam Sipol tidak semuanya. Hanya sekitar 3000 keanggotaan yang masuk Sipol ketika dicek esok harinya.
Baca Juga: PDIP, PKS, dan NasDem Sudah Input Dokumen Lengkap ke Sipol KPU, Belum Masuk Tahap Verifikasi
Padahal, menurut Said, jumlah anggota yang akan dimasukkan mencapai 310 ribu.
Kemudian terkait daya tampung atau kapasitas data Sipol. Kata Said, 250 ribu keanggotaan Partai Buruh yang diinput ke Sipol tidak bisa langsung kirim.
Menurut dia, input data ke Sipol dibagi-bagi ke dalam folder atau klaster-klaster dengan kapasitas 100 MB.
Kapasitas 100 MB itu hanya cukup untuk 100-300 anggota. Sementara Partai Buruh ingin memasukkan 250 ribu anggota secara langsung sehingga ini sangat merepotkan.
"Yang namanya Sipol punya teknologi informasi harusnya kita masukkan 100 ribu dan diklik masuk. Ternyata (masalahnya) soal daya tampung," kata dia.
Said juga mengkritik mekanisme Sipol yang disebutnya berjenjang. Saat Partai Buruh mengirimkan data kepengurusan di 34 provinsi, tapi yang masuk hanya 12 provinsi.
"Ternyata ada problem lagi dari KPU yaitu sistem yang dibangun bertahap. Jadi KPU mendesain begini. Anggota beres dulu, setelah itu baru masuk kepengurusan dan kantor," ujarnya.
Said menilai Sipol yang dikembangkan KPU saat ini memiliki keterbatasan.
Baca Juga: Tiga Kategori Parpol Menurut KPU, Netfid: Hanya Parpol yang Benar-benar Siap Bisa Ikut Pemilu 2024
Misalnya, KPU tidak mempersiapkan Sipol dengan jumlah anggota parpol sangat banyak.
Said menduga, hal inilah yang membuat Partai Buruh berbeda dengan partai lain yang sudah menuntaskan urusan Sipol untuk pendaftaran peserta Pemilu 2024.
"Kami meminta penjelasan dari KPU. Kenapa parpol lain bisa, mekanisme dan kendalanya seperti apa. Di hari pertama kan ada tiga parpol ditolak," ujarnya.***