JURNAL MEDAN - Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan harga BBM berupa Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu 3 September 2022.
Kenaikan kali ini dipastikan bukan prank karena beberapa waktu lalu banyak media memberitakan pemerintah Jokowi bakal menaikkan harga BBM.
Namun kenaikan tidak terjadi pada 1 September 2022 yang sebelumnya disebut-sebut sebagai hari kenaikan harga BBM seperti saat ini.
Per 3 September 2022, harga Pertalite resmi naik dari Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter.
Kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter naik menjadi 14.500 per liter.
Di dalam pidatonnya yang disiarkan luas media massa, Jokowi mengatakan Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi.
Tetapi, kata Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM Tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 Triliun Rupiah dan itu akan meningkat terus.
Presiden juga menyinggung bahwa lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," tegas Jokowi.
Dengan keputusan ini Jokowi mengatakan Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.
Baca Juga: Terbaru, Contoh Soal TIU Tes Intelegensi Umum CPNS dan PPPK 2022 Lengkap Jawaban dan Pembahasan
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi.
Menurut presiden, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.
Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
Diantaranya, kata Jokowi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun Rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 T untuk 16 juta pekerjaan dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.
Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 T untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan
"Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu," pungkasnya.***