JURNAL MEDAN - KPU sedang melakukan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2024 pada 15 Oktober 2022 hingga 4 November 2022.
Namun tidak semua daerah menjalani verifikasi faktual dengan lancar. Pasalnya, sejumlah KPU daerah menghadapi tantangan luar biasa dengan berbagai persoalan.
Komisioner KPU Kabupaten Mamasa Sumarlin mengaku banyak menghadapi kendala jalan rusak dan longsor, ditambah infrastruktur jalan yang kurang bagus.
"Apalagi sekarang di Mamasa bisa dibilang hampir setiap hari hujan," kata Sumarlin kepada wartawan, Selasa, 25 Oktober 2022.
Misalnya, kata dia, jalan poros Mamasa menuju ibu kota Mamuju sepanjang 17 kilometer masih dalam proses pengerjaan. Itu belum termasuk jalan rusak dan jalan perintis.
Dalam pelaksanaan verifikasi faktual KPU wajib mendatangi parpol untuk mengecek keanggotaan dan kepengurusan partai. Sedangkan video call adalah opsi terakhir.
Untuk Kabupaten Mamasa, KPU setidaknya memeriksa total 1117 sampel dari sembilan parpol yang sedang menjalani verifikasi faktual.
Kendala lainnya adalah proses mengumpulkan sampel juga tidak mudah di waktu bersamaan.
"Jadi, kami berinisiatif agar tidak menjadi hal yang dadakan ke partai informasinya, supaya mereka punya waktu untuk melaksanakan proses keanggotaan itu," jelasnya.
Anggota KPU Sulbar Farhan membenarkan hampir semua kabupaten di wilayah tersebut mengalami tantangan alam.
Petugas KPU dalam mendatangi tempat tinggal menghadapi kondisi anomali cuaca, jalan rusak, longsor dan sebagainya.
"Makanya, teman-teman untuk jalan rusak dan sebagainya menggunakan sepeda motor [...] Nyewa, Rp150 ribu per hari," ujarnya.
Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengaku sedang melakukan verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan parpol Kabupaten/Kota se-provinsi Riau.
KPU, kata dia, melakukan verifikasi faktual berdasarkan database yang terdapat di Sipol. Diantara kendalanya seperti alamat yang terlalu umum.
Petugas KPU kesulitan mencari alamat hingga bertanya kepada warga dan kepala desa. Namun informasi yang didapatkan sering kali kurang memuaskan.
Ada warga yang tahu dan ada juga warga yang tidak tahu. Setelah ditelusuri didapatkan alamatnya dan bertemu yang bersangkutan secara langsung.
"Ada yang tidak kami jumpai karena sedang melakukan pekerjaan. Entah berkebun, atau bagaimana. Umumnya berkebun atau berladang," ujar Nugroho.
Kendala geografis seperti melalui wilayah kepulauan dengan garis laut hingga jalur darat yang rusak menjadi tantangan yang sudah biasa.
Terkadang, waktu yang dilakukan relatif terbatas sehingga sampai larut malam.
Ketika sudah sampai di lokasi tidak dijumpai orangnya. Padahal petugas sudah bergerak sejak pagi.
"Di kota Dumai kami menemui jalan yang rusak parah, ada yang verfak hujan deras, ada pula yang rusak parah. Situasi rusak itu sebetulnya bisa ditemui di seluruh daerah [...] mau tidak mau kami harus tempuh," jelasnya.
Nugroho kemudian membandingkan dengan pelaksanaan verifikasi faktual dalam tahapan Pemilu 2019 tidak seperti sekarang ini.
"Sejauh ini, teman-teman masih belum ada yang kita terima berita sampai ada kecelakaan. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena di provinsi lain kami dapati sudah ada kan, informasi yang sampai kecelakaan kan. Sepertinya di wilayah Indonesia Timur," pungkasnya.
Berikut potret verifikasi faktual KPU daerah:
***