JURNAL MEDAN - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu mengenai gugatan 5 parpol yang dikabulkan terkait tahapan verifikasi administrasi (Vermin) calon peserta Pemilu 2024.
Berdasarkan putusan Bawaslu, KPU harus membuka Sipol selama 1x24 jam untuk memberikan kesempatan kepada 5 parpol tersebut memperbaiki data dan dokumen.
Sementara pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu 3 hari sejak putusan diucapkan atau dibacakan.
Baca Juga: KOCAK! KPU Badung Sampai Ganti Istilah Petugas Verifikator Dengan Tukang Sensus Parpol Saat Verfak
"Sedang kita bahas dari putusan Bawaslu itu. Karena kan di dalam UU itu putusan Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU dan pelaksanaan putusan itu adalah 3 hari sejak putusan diucapkan atau dibacakan," kata Hasyim Asy'ari saat Press Tour Jurnalis 2022 di kantor KPU Provinsi Bali, Denpasar, Sabtu, 5 November 2022.
Konsekuensi dari putusan Bawaslu adalah KPU harus melakukan sejumlah perubahan dalam Keputusan KPU yang mengacu pedoman teknis dan tata cara untuk verifikasi administrasi.
Di dalam perubahan itu termasuk jadwal vermin. Jika seandainya dalam 1x24 jam kesempatan unggah, begitu kesempatannya selesai, maka KPU langsung melakukan verifikasi administrasi ulang.
Hanya saja vermin ulang itu akan berlangsung selama beberapa hari dan tergantung sejumlah hal.
Misalnya, masing-masing parpol memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam hal pemenuhan syarat administrasinya dan cakupannya.
"Dalam artian berapa jumlahnya, lalu sebarannya berapa kabupaten, di berapa provinsi. Nah, ini kan masing-masing beda-beda [...] Dengan beban kerja seperti itu, KPU perlu waktu berapa untuk verifikasi administrasi," jelas Hasyim.
Sebagai informasi, Bawaslu mengabulkan gugatan 5 parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di tahapan verifikasi administrasi.
Dengan kata lain, parpol tersebut telah dinyatakan gagal dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni verifikasi faktual.
Adapun kelima parpol tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo), dan Partai Republiku Indonesia.
Dampak putusan Bawaslu adalah berita acara (BA) KPU dibatalkan terkait hasil rekapitulasi verifikasi administrasi yang berkaitan dengan kelima parpol tersebut.
Bawaslu pun memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini dengan waktu paling lama tiga hari kerja serta menebitkan berita acara perbaikan.
Bawaslu juga memerintahkan termohon (KPU) agar memberikan kesempatan kepada pemohon (5 parpol) untuk melakukan penyampaian dokumen perbaikan selama 1x24 jam.***