Anggota KPU RI 2012-2017 Tanggapi Ketua MPR RI Sebut Penundaan Pemilu, Ternyata Hasil Survei Dipelintir

11 Desember 2022, 11:02 WIB
Seorang jurnalis sedang mengambil foto dari proses Situng di KPU RI pada Pemilu 2019 /Dok. Istimewa

JURNAL MEDAN - Anggota KPU RI 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menanggapi isu penundaan Pemilu yang dilempar ke publik oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Hadar Nafis Gumay menilai Ketua MPR RI mengambil kesimpulan yang salah karena isu penundaan Pemilu menggunakan data survei yang dipelintir.

Menurut Hadar, Bamsoet menggunakan data survei yang menunjukkan sekitar 75 sekian persen masyarakat puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Ketua KPU RI Berharap Perppu Terbit Sebelum 14 Desember 2022 Saat Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2024

Tetapi, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis membuat Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan atau masyarakat tidak mau adanya Pemilu.

"Itu kan pertanyaan (survei) tidak ke sana," kata Hadar Nafis Gumay di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Desember 2022.

Hadar mengingatkan masyarakat agar lebih jeli melihat hasil survei. Terkadang sebuah pertanyaan A, tapi sering diartikan B sehingga rentan dipelintir di tahun-tahun politik.

Kondisi survei yang seperti ini tidak mendidik sehingga bisa dikatakan motivasi politik di dalam survei lebih besar ketimbang motivasi ilmiahnya.

Baca Juga: Tak Lolos Vermin, Dua Parpol Minta KPU RI Diaudit Hingga Sipol, Begini Jawaban Komisioner Idham Holik

"Motor politiknya (survei) juga lebih banyak termasuk data hasil survei. Itu bisa dipelintir," kata dia.

Hadar kemudian membaca cara berpikir Bamsoet yang memanfaatkan data, misalnya, soal pertanyaan, "Apakah anda puas atau seberapa puas degan pemerintahan Jokowi?".

Kemudian muncul jawaban sekitar 70 persen masyarakat puas. Tiba-tiba Bamsoet mengambil kesimpulan pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dipertimbangkan lagi.

Bamsoet juga mengaitkan penundaan Pemilu dengan pandemi Covid-19 hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menelan biaya begitu besar.

Baca Juga: KPU Tak Perlu Konsultasi Putusan MK Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Komisi II: Langsung Aja Masuk PKPU

"Terus dia simpulin, kalau kayak gini ya pemilu kita perlu kita pertimbangkan lagi nih, mau diteruskan apa enggak?," tanya Hadar.

Hadar yang kini merupakan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) khawatir jika pernyataan Bamsoet memiliki motif politik.

"Nah, jadi menurut saya keliru membaca survei ini, malah saya khawatir jangan-jangan ini dia punya motif politik sendiri."

"Atau beliau termasuk bermotif politik, tapi dalam rangka menjatuhkan pak Jokowi, kan bisa begitu juga, tidak harus dia mendukung Jokowi loh, karena kalo kita percaya Pak Jokowi memang sudah capek mengatakan saya tidak berminat," jelasnya.

Baca Juga: Aktivasi Akun Silon DPD Tak Sembarangan, Bakal Calon Ajukan Surat Permohonan yang Akan Diverifikasi KPU

Menutup penjelasannya, Hadar mengatakan pola pikir yang menyatakan Pemilu buang-buang uang jangan dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Apalagi dilakukan seorang Ketua MPR RI dengan cara memelintir hasil survei.

"Tapi saya hanya bisa berkomentar sampai sejauh itu, saya gak tau soalnya Pak Bamsoet itu berada di posisi mana [...] tapi yang sudah pasti dia memelintir hasil surveinya gitu loh, karena disitu pertanyaannya sangat umum, setuju enggak atau sepakat gak, terus menurut anda pemerintahan Jokowi gimana," pungkasnya.***

Editor: Arif Rahman

Tags

Terkini

Terpopuler