JURNAL MEDAN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menanggapi kemungkinan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
Menurut Rahmat Bagja, tugas Bawaslu adalah sebagai pengawas dan penyelenggara pemilu sehingga tidak tepat jika dia mengomentari hal tersebut.
"Tugas untuk kemudian memikirkan pola dan lain-lain ada pada DPR dan pemerintah, kita bisa mengajukan memang, tapi domain itu domain parpol dan Komisi II, kami serahkan semuanya kepada sana," kata Rahmat Bagja di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Baca Juga: Jokowi vs Amien Rais, Saling Sindir Dari Tahapan Hingga Partai Ummat Sah Jadi Peserta Pemilu 2024
Ketimbang memikirkan sistem proporsional tertutup Bagja mengatakan Bawaslu saat ini lebih memikirkan pengawasan di media sosial sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
Pengawasan media sosial juga termasuk salah satu fokus pengawasan Bawaslu di tahun 2023.
"Kita lagi fokus pesannya Pak Presiden pengawasan medsos dan juga yang sekarang dapat kami lakukan," ujarnya.
Sebagai informasi, bola panas keputusan sistem proporsional Pemilu 2024 berada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, Ketua KPU RI mengatakan tidak mau berspekulasi terkait kemungkinan sistem proporsional tertutup diterapkan di Pemilu 2024.
"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022.
Hasyim menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka dimulai sejak Pemilu 2009 berdasarkan putusan MK.
Dengan demikian, kata dia, hanya keputusan MK juga yang dapat menutupnya kembali.
"Kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK," kata Hasyim.***